Zona Aktualita dan Transformasi Idea Pergerakan


 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah

Ribuan mata, tertuju pada lautan laskar berjubah putih yang membanjiri Stadion Utama Senayan Jakarta dalam sebuah perhelatan tabligh akbar. Laskar berjubah putih itu tergabung di dalam kekuatan besar yang bernama Laskar Jihad. Di dalam tabligh akbar tersebut mereka meneriakkan kegetiran atas tragedi yang sedang menimpa umat Islam di Maluku, dan secara tegas mereka menyatakan kesiapan untuk terjun ke medan pertempuran di sana. Mereka juga “menyerang” Presiden Abdurrahman Wahid yang mereka anggap telah gagal mengemban tugas sebagai pemimpin umat Islam dan membiarkan negerinya terjebak dalam permainan konspirasi Barat dengan Zionis Israel.

Beberapa kali kelompok semacam, bahkan yang beridentikan mahasiswa, dengan memakai berbagai atribut khas mereka, turun ke jalan-jalan berdemonstrasi menentang berbagai kebijakan Gus Dur, seperti usulan pencabutan TAP MPR tentang pelarangan PKI. Belakangan mereka juga memprotes keras rencana kehadiran delegasi Israel di dalam Konferensi Parlemen se-Dunia di Jakarta dan bertekad untuk memblokir mereka di bandara dan tempat-tempat strategis lainnya; hal yang sebagian dipicu oleh penyerangan Israel yang didukung oleh kekuatan-kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat, atas umat Islam Palestina.

Di kota yang sama hari-hari ini hampir tiap minggu kelompok Front Pembela Islam melakukan razia. Mereka mendatangi kafe-kafe, diskotik-diskotik, kasino-kasino, dan tempat-tempat lainnya yang mereka tuduh sebagai sarang maksiat dan membubarkan kegiatan di dalamnya tanpa bisa dirintangi secara berarti oleh petugas-petugas keamanan. Razia-razia ini tidak jarang diwarnai oleh aksi-aksi pengrusakan dan penghancuran.

Isyarat tentang meningkatnya keberadaan kelompok yang menyebut diri mereka sebagai laskar di panggung nasional bahkan secara jelas terlihat awal Agustus lalu dalam Kongres Nasional Mujahidin pertama yang mengangkat tema “Penegakan Syariat Islam di Indonesia”. Dalam kongres tersebut terdapat kurang lebih dua ribu peserta yang mewakili berbagai kelompok yang saat ini tengah menarik perhatian publik, seperti Laskar Santri, Laskar Mujahidin, Kompi Badar, Brigade Taliban, dan Pasukan Komando Mujahidin. Beberapa tokoh penting datang ke kongres tersebut, semisal Deliar Noer, Mansyur Suryanegara, Syahirul Alim, dan Alawi Muhammad. Selama tiga hari mereka mendiskusikan satu tema sentral dengan kesimpulan bahwa penegakan syariat Islam adalah hal yang mutlak untuk mengatasi berbagai krisis dan kerusakan yang terjadi saat ini. institusionalisasi agama (pelaksanaan syariat islam) merupa keharusan yang harus dilakoni oleh bangsa Indonesia guna mengatasi berbagai krisis multi dimensional yang terjadi saat ini.

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada fenomena radikalisme agama yang saat ini tengah menyeruak di Pasuruan sebagaimana diperlihatkan oleh aksi-aksi Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, dan HAMMAS. Fenomena ini akan dilihat dari perspektif tranformasi sosial-politik-ekonomi yang tengah terjadi di panggung nasional dan fluktuasi hubungan antara negara dan masyarakat. Masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini terutama menyangkut pertanyaan: “Mengapa gerakan-gerakan ini muncul?”, “Bagaimanakah sesungguhnya profil gerakan-gerakan ini, dilihat dari perspektif sosiologis, politik maupun teologis-doktrinal?”, serta “Apakah ada hubungan antara gerakan-gerakan ini dengan transformasi sosial-politik-ekonomi yang tengah terjadi di negeri ini?”

 

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang kemunculan Radikalisme Agama;

2. Memperoleh informasi dan data mengenai profil institusional tentang Radikalisme Agama;

3. Memahami respons Radikalisme Agama terhadap proses modernisasi dan perubahan sosial politik.

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa gerakan radikalisme agama muncul sebagai suatu bentuk respon mayarakat terhadap perubahan sosial-politik-ekonomi yang begitu cepat yang tidak diimbangi oleh usaha yang memadai dari negara untuk mengakomodasi seluruh segmen masyarakat di dalam ruang publik. Ia semacam situs perlawanan terhadap hegemoni negara, yang terus-menerus menancapkan jaring-jaring kolonisasinya atas berbagai aspek kehidupan masyarakat.

 

E. Kontribusi Penelitian

1. Memberikan pemahaman yang proporsional tentang gerakan radikalisme agama;

2. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah, khususnya Pemda DKI, bagi pengambilan kebijakan mengenai kelompok-kelompok keagamaan;

3. Memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang sosiologi agama, sehingga pada gilirannya bisa dikembangkan menjadi model-model yang berguna bagi pengkajian Islam dan masyarakat.

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

Kerangka Konseptual

Fenomena gerakan-gerakan yang membawa muatan agama ini mencuat sejak terjadinya krisis multi-dimensi di negeri ini yang berakibat, di antaranya, lengsernya rezim Soeharto. Sejak saat itu, keberadaan mereka di panggung politik kenegaraan menjadi semakin tampak dan meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Aksi-aksi mereka dibalut oleh rasa kekhawatiran yang mendalam terhadap terjerambabnya Islam ke dalam bayang-bayang Barat sekuler, yang mereka yakini tengah menjalankan agenda untuk menghancurkan umat Islam dengan berbagai cara.

Gerakan-gerakan semacam itu, yang dalam penelitian ini akan disebut sebagai radikalisme agama, mempunyai landasan ideologis yang relatif konservatif; namun, secara politik radikal dan militan. Mereka mengklaim tengah menghidupkan kembali jalan Salafi, Manhaj Salafi, dan berjuang mengembalikan supremasi syariat Islam untuk membawa umat Islam keluar dari lilitan krisis. Laskar Jihad, misalnya, dinaungi oleh sebuah organisasi yang berlabel Forum Komunikasi Ahlu Sunnah Wal-Jama’ah. Sementara laskar-laskar yang lain sebagian besar berafiliasi ke pesantren-pesantren atau komunitas-komunitas keagamaan yang bergiat di dalam alur faham keagamaan yang relatif sama. Namun demikian, mereka tidak segan-segan untuk mengacung-acungkan senjata dan meneriakkan “Allahu Akbar” untuk membela Islam yang, menurut mereka, tengah terjepit.

Sebagai ibukota negara, Jakarta adalah kota di mana kehadiran gerakan radikalisme agama paling dirasakan. Ia menjadi tempat di mana aksi-aksi besar gerakan tersebut dipusatkan. Ia juga menjadi saksi di mana aksi-aksi kekerasan dari gerakan semacam itu terjadi. Dari aspek politik, gaung dari aksi-aksi yang dijalankan di Jakarta memang terbukti jauh lebih efektif daripada kota manapun di Indonesia, karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat kegiatan bisnis, dan lain-lainnya. Hal ini terutama didukung oleh peliputan mass-media yang terpusat di Jakarta. Di samping itu, Jakarta adalah kota yang paling menikmati dan sekaligus merasakan dampak dari proses modernisasi dan pembangunan. Maka, dengan sendirinya masyarakat Jakarta menjadi masyarakat yang langsung dan paling efektif bersentuhan dengan kedua proses itu.

Fenomena radikalisme agama jelas tidak bisa dilepaskan dari arus deras modernisasi dan pembangunan yang dijalankan negara dalam rentang tiga puluh tahun terakhir. Sementara kolonisasi internal dari negara dan penetrasi rasionalitas ekonomi dan administrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks modernisasi dan pembangunan itu, terus berlangsung. Negara tidak memberikan ruang yang cukup bagi seluruh segmen masyarakat untuk mengekspresikan diri dan kepentingan-kepentingan mereka. Ekspresi Islam politik, misalnya, cenderung dimarginalisasi dan dihambat karena dianggap akan dapat mengganggu jalannya proses modernisasi dan model pembangunan yang diterapkan.

Sebagai konsekuensinya, muncul kekecewaan dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam dari berbagai segmen masyarakat. Hal semacam ini turut dipercepat oleh meningkatnya proses globalisasi, ketika intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia telah mengaburkan batas-batas geografis, sosial, dan politik di mana ketergantungan pada tatanan global dan intervensi lintas-budaya menjadi tidak terelakkan. Proses ini mau tidak mau telah menyebabkan banyak orang merasakan kehilangan kontrol atas kehidupan mereka.

Ketika rasa kekecewaan dan ketidakberdayaan itu semakin meningkat dalam ketersumbatan ruang partisipasi masyarakat di bawah hegemoni negara, suatu perlawanan untuk merebut kembali ruang partisipasi itu tidak bisa dielakan. Dengan berusaha merebut ruang partisipasi itu, rasionalitas komunikatif bisa dihadirkan kembali ke ruang publik. Sementara itu, dalam konstelasi global, ketika nation-states modern tidak mampu mengintegrasikan seluruh kekuatan masyarakat melalui kesejahteraan ekonomi dan pemuka-pemuka agama melalui imbalan resmi terhadap kekuatan religius mereka, perlawanan seringkali mengambil bentuk seruan untuk kembali kepada identitas dasar, di mana massa yang tersingkirkan dan bagian-bagian masyarakat lainnya yang tidak puas bisa merekonstruksi makna dan interpretasi baru terhadap kehidupan sosial sebagai alternatif terhadap tatanan yang ada.

Namun demikian, sejalan dengan meningkatnya proses modernisasi dan globalisasi, kebijakan marginalisasi Islam politik tampaknya tidaklah bisa dipertahankan terus-menerus oleh negara. Ada saat-saat ketika negara mengalami apa yang disebut krisis legitimasi, yang semakin meluas sejak awal 1990-an. Krisis itu terjadi terutama ketika janji-janji modernisasi dan pembangunan gagal dipenuhi oleh negara. Untuk mencegah meluasnya krisis legitimasi itu, negara harus mencari pilar-pilar dukungan dan strategi baru. Di antaranya, negara menjalankan jurus yang oleh Olivier Roy, seorang ilmuwan politik Perancis, disebut “Islamisasi konservatif” (conservative Islamisation), yang terutama diarahkan pada penonjolan simbol-simbol agama di dalam wacana publik dan kenegaraan serta mengakomodasi kekuatan-kekuatan sosial-politik keagamaan. Bermunculanlah organisasi-organisasi, isntitusi-institusi dan berbagai hal lainnya yang bersimbolkan Islam. ICMI dibiarkan berkibar. Bank syariah didirikan di mana-mana sebagaimana halnya mesjid-mesjid atas sponsor negara. Seketika terjadi pembalikan arah kesejarahan negara, dari sebelumnya berwajah sekuler, di mana pemerintahan dan militer dikuasai oleh elite-elite nasionalis “merah-putih”, menjadi berwarna hijau, ketika banyak tokoh Islam naik ke panggung politik nasional.

Di belakang proyek Islamisasi konservatif yang dijalankan negara saat itu, terdapat banyak kelompok yang menaruh harapan dan kemudian mengafiliasikan diri ke dalamnya, atau paling tidak, merasa tengah menapaki arah yang sama. Hal semacam ini dipandang oleh banyak kalangan sebagai hal yang sangat menjanjikan. Umat Islam yang selama ini dipaksa bermain di pinggiran dan tidak diberikan banyak kesempatan dalam konstelasi politik nasional, menemukan jalan untuk menaiki panggung politik, sosial, dan ekonomi nasional. Kelompok-kelompok yang menaruh harapan tersebut datang dari berbagai segmen kekuatan masyarakat. Mereka meyakini bahwa kini adalah waktu yang tepat untuk mengendalikan panggung negara.

Ke dalam barisan ini agaknya juga terdapat kelompok-kelompok yang sebelum pertengahan 1980-an aktif menentang negara dan berjuang menyuarakan pendirian negara Islam. Pada saat tertentu mereka bersikap keras menentang negara, dengan mengobarkan teror, seperti gerakan Komando Jihad, pembajakan pesawat garuda, dan pemboman Borobodur. Tetapi mereka sama sekali tidak berkutik menghadapi tindakan represif dari negara. Puncak ketidakberdayaan itu terjadi ketika pemerintah memaksa seluruh kekuatan sosial politik untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Untuk beberapa saat setelah itu, perlawanan terhadap negara benar-benar surut. Kalaupun mereka bertahan, mereka harus aktif di bawah tanah atau menyembunyikan wajah mereka yang sesungguhnya.

Ketika krisis terjadi, apa yang menjadi tujuan kelompok-kelompok yang berafiliasi ke dalam gelombang besar Islamisasi sebagaimana digambarkan di atas, seketika menjadi buyar. Banyak sub-segmen yang terdapat di dalamnya kehilangan harapan dan mengalami rasa frustasi yang mendalam. Jalan yang sudah dirintis oleh mereka telah berbelok arah secara drastis. Harapan untuk secara perlahan-lahan mengambil alih kendali politik nasional menemukan jalan buntu. Sekalipun pemilu terakhir telah berusaha untuk mengakomodasi seluruh kekuatan sosial-politik masyarakat melalui saluran yang semestinya, tetapi tidak semua pihak merasa puas dan mendapatkan ruang keterwakilan mereka di panggung politik yang ada. Mereka merasa terpinggirkan kembali di dalam arus besar reformasi yang telah membawa Gus Dur ke kursi kepresidenan.

Gerakan radikalisme agama yang kini tengah menyeruak bisa dipandang sebagai perlawanan terhadap hegemoni negara dari segmen masyarakat yang termarginalisasi dan terekslusi di dalam arus besar perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Atau tepatnya, segmen masyarakat yang harapan-harapan mereka pernah dilambungkan tetapi seketika menjadi terhenti dengan terjadinya krisis multi-dimensi yang menimpa negeri ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk membuat suara-suara mereka yang marginal bisa terdengar di ruang publik, sehingga jaringan makna yang telah hilang dalam relasi kekuasaan yang hegemonik bisa mereka rebut kembali. Karena hegemoni bekerja melalui wacana, maka gerakan radikalisme agama seringkali juga membuat wacana tandingan, diantaranya dengan mengeritik ungkapan politik nasional sekuler dan menawarkan alternatif terhadapnya.

Roy telah menemukan fenomena serupa di banyak negara Islam belakangan ini, yang disebutnya sebagai gejala “neo-fundamentalisme radikal” (radical neo-fundamentalis). Gejala ini didefinisikannya sebagai sebuah gerakan yang berusaha mengislamkan masyarakat dari level grass-root melalui penerapan hukum Islam tanpa harus diformat dalam sebuah negara Islam. Ini terjadi sebagai akibat dari kegagalan “Islamisme”, gerakan Islam politik modern yang mengklaim berjuang untuk menciptakan kembali sebuah masyarakat Islam yang sejati, tidak sekedar dengan mendesakkan berlakunya syariat Islam, tetapi dengan menciptakan sebuah tatanan yang Islami melalui aksi-aksi politik yang kadang-kadang revolusioner dan militan. Para pendukungnya melihat Islam tidak sekedar agama, tetapi ideologi politik yang harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sekalipun Islamisme telah menemui kegagalan sejak 1980-an, tetapi penentangan-penentangan dan kritisismenya terhadap negara, menurut Roy, berhasil memaksa yang terakhir untuk mengintrodusir kebijakan Islamisasi konservatif-simbolik. Kebijakan semacam ini ternyata tidaklah berhasil mengubur Islamisme, bahkan telah memperluas konstituen-konstituen dan pendukung-pendukungnya. Ia hanya membungkam gerakan itu untuk sementara, tapi tidak pernah bisa menguburnya. Meskipun satu hal, bahwa target mereka semula untuk mendirikan negara Islam telah berlalu. Bagi mereka yang paling penting syariat Islam harus ditegakkan. Dan inilah yang mesti tetap diperjuangkan.

Beberapa ciri yang ditunjukkan Roy mengenai gerakan neo-fundamentalisme radikal ini adalah, yang pertama, mereka mengkombinasikan jihad politik dan militansi terhadap segala hal yang beraroma Barat-sekuler dengan definisi Islam yang sangat konservatif. Mereka sangat menentang musik, seni dan hiburan, serta kehadiran perempuan dalam ruang publik. Yang kedua, gerakan ini bersifat supra-nasional. Terdapat jaringan internasional di mana para aktor gerakan ini dilatih dan dibekali dengan berbagai keterampilan militansi, di samping disediakan dana untuk mendukung aksi-aksi mereka dalam ranah nasional masing-masing. Yang ketiga, gerakan ini berusaha keras menunjukkan kegagalan “nation-state”, yang diklaim terjepit di antara solidaritas kebangsaan dan globalisasi.

 

 

 

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

Agar arah dan fokus penelitian ini jelas, ada beberapa isitilah dalam judul penenlitian yang perlu ditegaskan atau diberikan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1.1. Radikalisme Agama

“Radikalisme” berasal dari kata radical yang artinya “mendasar” dan “ekstrem”. Radikalisme agama berarti tindakan-tindakan ekstrem yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang cenderung menimbulkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Misalnya saja, sweeping dan razia atas tempat-tempat tertentu, seperti perjudian, diskotik, dan pelacuran; demonstrasi dan pengrusakan kantor-kantor lembaga tertentu, pengerahan massa dengan simbol dan atribut-atribut keagamaan tertentu, pernyataan politik dengan tendensi dan ancaman tertentu, tabligh akbar dengan substansi yang bertendensi mengobarkan kekerasan dan sebagainya.

1.2. Perubahan Sosial-Politik

Yang dimaksud dengan “perubahan sosial-politik” dalam penelitian ini adalah transformasi sosial dan politik (termasuk juga ekonomi dan budaya) yang ditandai dengan munculnya urban masses dan new midlle class, yang terjadi sebagai akibat dari arus deras modernisasi dan pembangunan, yang difasilitasi oleh meningkatkan literasi dan kesempatan berpartisipasi dalam pendidikan tinggi, urbanisasi, serta integrasi politik nasional.

 

2. Sumber Data

Informasi dan data tentang “gerakan radikalisme agama dan perubahan sosial politik di DKI Jakarta” ini diperoleh dari dua sumber. Pertama adalah sumber bibliografis dan dokumentasi, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel karya ilmiah yang dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian dan data-data yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Sumber data pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis fenomena radikalisme agama. Kerangka berpikir yang digunakan adalah deduktif, dari teori ke fakta atau realitas sosial di lapangan. Data bibliografis diposisikan sebagai data sekunder.

Kedua adalah data yang berasal dari field-work; responden, informan, peristiwa, situasi-kondisi dan fakta yang didapat dari obyek penelitian di lapangan. Data lapangan ini dikumpulkan dengan beberapa instrumen (akan dijelaskan tersendiri), seperti observasi, angket, dan wawancara mendalam (indepth interview). Data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber-sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini.

Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan realitas gejala radikalisme agama secara lebih obyektif dan komprehensif.

 

3. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana telah disinggung dalam pembatasan masalah di atas, penelitian ini ditujukan pada gerakan-gerakan radikalisme agama di Pasuruan yang diwakili oleh FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, dan HAMMAS (Himpunan Mahasiswa Muslim Antarkampus). Adapun aspek-aspek yang akan dikaji meliputi:

01. Organisasi, yang meliputi; a). Sejarah pembentukan, b). Struktur oganisasi, c). Keanggotaan, d). Program organisasi, e). Target dan atau tujuan organisasi

02. Doktrin dan Praktek Keagamaan, meliputi; a). Doktrin-doktrin yang ditonjolkan b). Praktek atau amalan-amalan keagamaan tertentu c). Relasi doktrin dan praktek keagamaan dengan aksi-aksi radikalisme

03. Basis Sosial, yang meliputi; a). Latar Belakang Pendidikan b). Latar Belakang Sosial-budaya, c). Latar Belakang Ekonomi

04. Respons-respons terhadap perubahan sosial-politik-ekonomi, ini meliputi; a). Respons terhadap keadaan sosial-politik dan ekonomi nasional kontemporer, b). Respons terhadap kebijakan politik dan sosial- budaya pemerintah menyangkut Islam politik, c). Respons terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang menguntungkan sekelompok golongan.

05. Jaringan (Networking), yang meliputi; a). Pendanaan organisasi b). Hubungan dan kerjasama dengan institusi sosial-keagamaan lain c). Koordinasi pergerakan

06. Aksi Gerakan, meliputi; a). Pernyataan politik/provokasi b). Pengrusakan tempat-tempat “maksiat” c). Pengrusakan kantor-kantor pemerintah d). Pengrusakan bangunan-bangunan non-Muslim, e). Demonstrasi-demonstrasi politik, f). Pengerahan massa dengan simbol/atribut agama, g). Keterlibatan dalam konflik antar-agama di beberapa daerah yang sedang bermasalah.

 

4. Penarikan Sampel Obyek Penelitian

Dalam hal ini ada 4 kelompok, yaitu FPI, Laskar Jihad, Laskar Mujahidin Indonesia dan HAMAS. Sampai saat ini belum diperoleh secara pasti jumlah anggota mereka. Dipastikan bahwa masing-masing kelompok memiliki lebih dari 3.000 orang. Diasumsikan pula bahwa jumlah pengurus masing-masing kelompok lebih dari 15 orang.

Untuk pengumpulan data tertulis (melalui angket), jumlah responden ditentukan masing-masing kelompok sebanyak 20 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 80 orang. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling. Agar penyebaran angket sesuai dengan sasaran, Peneliti terlebih dahulu memetakan lokasi yang menjadi “markas” mereka dan menghimpun informasi awal dari pengurus atau eksponen setempat.

 

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis atas dasar model-model sosiologis yang ada yang membicarakan nexus antara agama dan modernitas. Dengan pendekatan ini, Tim Peneliti berusaha menelusuri aspek-aspek fenomena radikalisme agama.

Dengan pendekatan tersebut, dapat dipetakan profil institusional dari gerakan radikalisme agama, bentuk-bentuk aksi mereka, serta respons terhadap perubahan sosial dan politik. Diharapkan berbagai bentuk aksi sosial politik mereka dapat dijelaskan secara proporsional dan rasional, sehingga diperoleh pemahaman yang memadai tentang fenomena radikalisme agama.

 

6. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan dan merumuskan permasalahan (sesuai dengan ruang lingkup tersebut), kemudian menyusun desain operasional penelitian, termasuk menyusun angket dan pedoman wawancara dan Focused Group Discussion (FGD).

b. Bersamaan dengan itu, menelaah bahan-bahan pustaka atau literatur yang relevan dengan masalah penelitian, khususnya mengenai sosiologi yang berkaitan dengan masyarakat Muslim. Seiring dengan kajian pustaka tersebut, Tim Peneliti juga berdiskusi dan berkonsultasi dengan konsultan untuk mendapatkan masukan dan arahan mengenai langkah selanjutnya.

c. Menghubungi informan awal untuk mendapat masukan atau informasi awal mengenai obyek yang hendak diteliti.

d. Menentukan responden yang diteliti, dibarengi dengan observasi langsung dan penyebaran angket, wawancara mendalam dengan pengurus kelompok dan masyarakat sekitar dan FGD.

e. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari lapangan.
Menganalisis dan memberikan interpretasi data yang telah diolah dengan analisis statistik.

f. Membuat draft laporan sambil mengecek ulang data yang masih belum memadai untuk dilengkapi;

g. Mendiskusikan hasil penelitian [sementara] dengan pihak-pihak terkait; sambil menyiapkan laporan akhir

h. Pelaporan dan seminar hasil dengan mengundang berbagai pihak terkait dan berkompeten.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

7.1. Observasi Langsung

Unuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang diteliti, Tim akan melakukan observasi langsung terhadap “markas” masing-masing kelompok-kelompok dimaksud. Observasi dimaksudkan untuk mendapat informasi awal mengenai profil organisasi, aktor dan pendukung gerakan, doktrin dan praktek keagamaan serta aksi-aksi “politik” mereka, sehingga dimungkinkan adanya kontak dan kerjasama dalam penyebaran angket maupun wawancara dan FGD lebih lanjut. Sedapat mungkin berbagai aktivitas mereka (tabligh, praktek keagamaan, pernyataan politik dan demonstrasi) juga diobservasi.

7.2. Wawancara Mendalam

Alat ini akan digunakan untuk mewawancarai sebagian responden seperti aktor gerakan dan para pendukungnya, agar diperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman dan perilaku sosial politik mereka. Wawancara ini akan dilakukan secara terarah dan intensif. Meskipun teknik wawancara digulirkan seperti “bola salju”, namun substansi permasalahan tetap mengacu pada pedoman yang telah dirancang. Dalam hal ini, pokok permasalahan yang ditanyakan melalui wawancara adalah berkaitan dengan hal-kisi-kisi pertanyaan dalam angket di atas.

7.3. Focused Group Discussion (FGD)

Untuk lebih memperoleh informasi dan data saling melengkapi dan memadai mengenai masalah yang diteliti, tim peneliti akan membentuk grup diskusi terarah yang pesertanya berasal dari keempat kelompok tersebut. Jika memungkinkan, masing-masing kelompok diadakan diskusi secara terarah mengenai orientasi dan substansi gerakan sosial keagamaan dan politik mereka. Posisi tim peneliti di sini adalah sebagai “pemandu” arah diskusi, sedangkan mereka diharapkan menjadi informan, penyampai informasi mengenai kelompok masing-masing.

 

8. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih setengah tahun, dari bulan Januari hingga Februari 2007 dengan mengambil tempat di wilayah Pasuruan.

 

9. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah, baik data bibliografis maupun data lapangan, mula-mula akan dianalisis secara obyektif-deskriptif. Data yang diperoleh melalui penyebaran angket akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif,

 

 

 

 

BAB IV

PEMBAHASAN

 

Indonesia dikenala sebagai bangsa majemuk. Hal ini ditandai dengan beragam macam suku. Agama, ras dan adat istiadat. Kemajemukan ini mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku banghsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia yang berbeda dibawah naungan sistem nasional kebudayaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 (Suparlan, 1989:4).

Dalam kaitannya dengan masalah agama, setiap negara mempunyai sikap yang berbeda-beda. Negara sekuler misalnya menganggap agama merupakan urusan pribadi sehingga negara tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam urusan agama. Sementara, negara-negara teokratis mendasarkan kekuasaan negaranya pada syariat agama tertentu.

Di Indonesia urusan agam,a diatur dalam UUD 1945 pasal 29 yang menegaskan bahwa; (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masingdan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sebagai implikasinya negara tidak diatur oleh syariat agama tertentu dan dan sistem kepercayaan atau agama-agama lokal tidak diakui secara resmi oleh pemerintah dan agama-agama besar saja yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Penduduk Indonesia menganut Islam sdekitar 90%. Dan Islam memeng agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia secara mayoritas.

Menurut toynbee (1976, dalam efendi, 1985) terdapat persoalan mengenai masadewpan agama, yakni semua gama dinilai tidak lagi memuaskan (kecuali agama Ialam, peneliti). Agama-agama dimasa depan menurutnya tidak merupakan agama yang sama sekalibaru, agama tersebut bisa merupakan versi baru dari agama lama. Namun bila gama lama mampu dihidupkan harus dalam bentuk yang mampu menjawab kebutuhan baru umat manusia. Kondidi ini bisa jadi agama itu ditransformasikan begitu radikal sehingga nyaris tidak dikenali lagi.

Dalam kaitannya dengan agama Islam terdapat aliran-aliran yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam bidang politik, aqidah, maupun fiqih. Perbedaan tersebut secara potensial dapat mweninbulkan konflik sosial dimasyarakat yang dapat mengarah pada perpecahan bangsa. Disintegrasi yang menurut Koenchoro Ningrat (1982:345) salah satu keanekaragaman masyarakat bangsa Indonesia yang harus dipikirkan berkenan dengan usaha menciptakan integrasi nasional adalah masalah hubungan antar umat beragama.

Peter L. Berger (1991) mengungkapkan secara historis agama merupakan salah satu legitimasi yang palik efektif. Kemajemukan agama (Relegious Plurality) merupakan potensi melahirkan atau membangkitkan konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Konflik-konflik sosial yang bersumber dari agama seringkali mewarnai kehidupan masyarakat. Tetapi sebenarnya bukan karena semata-mata dilatarbelakangi oleh agama itu sendiri, melainkan konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu, misalnya perebutan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan lain sepertio perebutan sumberdaya ekonomi dan lain sebagainya. Konflik yang demikin juga bisa muncul melalui pemeluk agama yang mempunyai faham keagamaan tertentu pada alairan-aliran tertentu pula. Misalnya pemahaman radilaisme agama di Indonesia yang kian lagi booming.

Berrbicara Indonesia adalah berbicara negara yang berideologikan pancasila karena mengingat Indonesia adalah negara plural yang terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan budaya yang kesemuanya itu tidak akan pernah bisa dipisahkan secara dikotomis-fregmentaris. Kesatuan dari keanekaragaman itulah yang membuat indonesia haruh memilih pancasila sebagai idelogi negara karena pancasilalah yang bisa mengakomoder nerbagai kecenderungan negara Indonesia yang beragam. Dekade akhir ini banyak sekali bermunculan aliran-aliran agama yang berhaluan ekstrimis-radkalis dengan halauan gerakan yang non-kompromistis. Gerakan-gerakan ini jelas sangat sekali mengancam eksistensi bangsa Indonesia yang notebene sebagai negara plural. Karena apa radikalisme agama sering jkali membawa misi yang berorientasi pada satu tujuan yang sifatnya primordial-ekstrimis. Kepentingan-kepentingan tertentu saja yang menjadi halauan geraknya tanpa harus melihat bangsa secara global-makro. Kasus-kasus pengrusakan bar, hotel dan tempat hiburan belum lagi penggunaan hukum syariat agama tertentu misalnya jelas menjadikan negara ini tanpa aturan yang jelas seakan-akan. Indonesia adalah negara kesdatuan yang mempunyai seperangkat hukum yang harus ditaati oleh semua warga negara. Lalu pakah tindakan semacam ini dibenarakan?

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi problematika bangsa yang akut akan disintegrasi ini.

a. Refitalisasi pemahaman pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pemerintah harus melakukan satu tindakan prefentif akan frekuensi bahaya yang akan ditimbulkannya dari kelunturan nasionalisme. Pemehaman-pemahaman ini bisa dimulai dari penenaman kembali sejak dini yang di terapkan disekolah-sekolah baik itu ditingkat dasar. Menengah maupun atas. Atau juga bisa melalui sosialisasi langsung melalui peran media massa. Mengingat media massa mempunyai peran fital dalam menggiring massa pada suatu tindakan homogenitas kognitif yang mengatas namakan kolektifitas-publik.

b. Pengukuhan hukum positif sebagai hukum yang harus ditaati oleh semua warga negara Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah harus lah mempunyai sikap fair on justice terhadap segala tindakan ataupun gerakan apapun yang jelas-jelas mempunyai dampak terhadap terancamnya ideologi negara ataupun terhadap terancamnya integritas bangsa. Tindakan pemerintah yang pasti tanpa harus memandang siapapun, darimanapun, dan dimanapun tempatnya ketika melanggar aturan konstitusional harus ditindak sesuai tingkat dosa yang dilakukan.

Jika kondisi semacam ini terjadi maka radikalisme gama yang kian semakin santer dan telah mengancam ideologi pancasila akan terreduksi sedikit-demi sedikit. Pemahaman akan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme akan menjadi penopang yang paling kuat dalam meminimalisir segala macam tindakan frontal-amoral.

 

 

 

 

BAB V

PENUTUP

 

Dirasa sangat konyol dan lucu ketika warga negara Indonesia tidak mengetahui dan memahami makna dari keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa kita ini. Social-Heterogenity dan Social-Plurality dalam berbagai hal seharusnya dijadikan sebagai tendensi dalam saling mengisi dan mengingatkan. Bukan malah dijadikan sebagai instrumen dalam meraih segala kepentingan baik vested naupun group interest. Radikalisme agama yang sering kali mempunyai gerakan yang frontal-anarkhis haruslah di preventasi sejak dini dengan memberikan pemahaman yang mandasar mengenai kesatuan dan persatuan bangsa. Satu hal yang harus dipahami Idndonesia bukan negara yang berdasarkan satu agama saja.

DAFTAR PUSTAKA

 

Moleong. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Miles dan Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif. UI Press. Jakarta.

Oliver Roy. 2000. Radicalism and social change. Media. Jakarta.

Abdul Muqshid ghozali. 2000. Masyarakat Di Tengah Arus Radikalisme Islam. http:// jurnal.islam.ac.id.

Ali asghor. 1982. Islam And Social Transformation. Brilliant. Jogdja.

IPI (Institut Plurality Indonesia) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Cetakan pertama 2005.

Islam dan Terorisme, PUSDIKARON 2002 (Pusat Dokumentasi Dan Informasi Kaliwaron).

Comments on: "RADIKALSIME AGAMA (FPI, FKAWJ, MMI, DAN HAMMAS) DAN PERUBAHAN SOSIAL DI NEGARA INDONESIA" (3)

  1. Ini, proposal penelitian kah?

  2. Kayanya penelitian yang sudah di-uji… Salam kenal dari saya

  3. INI BUKAN PENELITIAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: