Zona Aktualita dan Transformasi Idea Pergerakan

“KEMERDEKAAN” SEMU


“Soempah Pemoeda” 28 Oktober 1928 – satu nusa, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia.

 

Nur Hasyim-Ikrar pemuda yang bercita-cita menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke, digagas penuh semangat persatuan menentang imperialis-koloni, sosialis-kapitalis, dari fanatisme suku, etnis, agama dan politik menjadi semangat persatuan nasionalis Indonesia yang bukan chauvinis.

Dalam Momentum perayaan kemerdekaan HUT RI yang sudah mencapai usia kemerdekaannya ke 62, usia yang, bila di tinjau dari batas usia kelahiran manusia sudah mencapai kematangan sikap dan keilmuan, siap mempertanggung jawaban perjalanan perjuangannya selama hayat, namun bila ditinjau dari komparasi usia kemerdekaan dan masa penjajahan, “kemerdekaan” bangsa Indonesia masih terlalu jauh dari 3 abad, usia yang masih sangat dini.

Dari hal di atas, coba kita tengok sejenak semangat perjuangan yang dirintis oleh beberapa tokoh perjuangan kemerdekaan bangsa ini, terutama yang disampaikan oleh Ir. Soekarno. “Adalah melenyapkan kolonialisme untuk berdirinya Indonesia Merdeka”. Bung Karno menyadari bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidak bisa lepas dengan perjuangan melawan kapitalisme. Maka perjuangan Indonesia Merdeka juga tertuju kepada terbentuknya masyarakat adil makmur (sosialisme Indonesia), yang bebas dari “eksploitasi manusia atas manusia”. Dan akhirnya, perjuangan untuk Indonesia Merdeka dan terbentuknya masyarakat adil makmur tidak bisa tercapai tanpa adanya persatuan seluruh bangsa Indonesia.

Sekelumit cakrawala pemikiran dan ide perjuangan persatuan untuk kemerdekaan tersebut, tentunya layak dijadikan refleksi dan kontemplasi bagi semua anak bangsa, bangsa yang bercita-cita mewujudkan kemerdekaannya secara “menyeluruh” sesuai dengan teks pembukaan UUD 1945 “bahwa kemerdekaan itu ialah hak seluruh bangsa” bukan “kemerdekaan” untuk “segelintir kelompok” tertentu saja…?

Pernyataan yang tanpak sederhana, namun jika direfleksikan secara filosofis tentu akan ditemukan makna yang begitu dalam-kaena memang multi tafsir, namun permasalahan “kemerdekaan” yang di cita-citakan itu kini masih tanpak “ganjil”. Betapa tidak, meski bangsa indonesia telah -62 tahun merdeka namun, praktek-praktek eksploitasi dan hegemoni kekuasaan dan individu masih merambah bangsa ini, baik dilakukan kaum elit pada kaum alit maupun sesama kaum birokrat.

Fenomena Anggota DPR yang nota bene sebagai wakil rakyat penyampai aspirasi ditayangkan diberbagai media menjadi salah satu virus penggerogot kemakmuran dan kesejahteraan bangsa yang diseret ke meja hijau, dengan dalih rapat yang mengatas namakan kepentingan rakyat (penyesuaian anggaran APBN & APBD), dijadikan alat meraup kekayaan kas negara demi keluarga dan golongan, tak peduli rakyat sekarat, harga sembako miningkat, harga pupuk melambung. Dan juga, berbagai praktek yang berlabel KKN didesain dengan berbagai alibi “kepentingan” rakyat, masih tumbuh subur ditanah air yang sudah hampir kering kerontang, karena sumber mata air (kehidupan) dan kekayaan aneka tanamannya digali dan ditebang (illegal logging dan illegal fishing) secara liar oleh “kelompok” tertentu dialirkan kekantong pribadi dan golongan.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara welstanschauung, dan landasan pijak bangsa, tak anyal menjadi salah satu sasaran injeksi “virus” disintegrasi, mencoba diganti dengan hukum agama tertentu yang dianggap lebih relevan dan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. yang terasa paling mendasar selama ini adalah merosotnya peran Pancasila sebagai Dasar Negara, dalam arti bahwa secara substantif hampir tidak ada kaitan lagi antara sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan norma-norma hukum nasional serta kebijakan pemerintahan yang seyogyanya menindaklanjutinya. 

Secara formal Pancasila hampir selalu disebut sebagai rujukan dalam dokumen-dokumen negara. Namun terlihat jelas bahwa Pancasila yang secara formal dijadikan rujukan tersebut sekarang terasa bagaikan tanpa jiwa, tanpa makna, tanpa substansi, dan praktis tanpa manfaat bagi Rakyat Indonesia. Pancasila telah diredusir dari posisi semula sebagai Dasar Negara yang disepakati sebagai suatu kontrak politik di antara para Pendiri Negara menjadi sekedar semacam mantra sekuler dalam ritual kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila adalah landasan Indonesia dalam menjalankan kewajibannya bernegara. Konsep Pancasila itu muncul dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, untuk menjawab pertanyaan dr Radjiman Djojodiningrat kepada peserta sidang BPUPKI tentang apa dasar Negara Indonesia. Pertanyaan itu memicu terjadinya perseteruan pendapat tajam tentang dasar negara, yaitu: negara berdasarkan Islam dan Negara yang lebih sekuler. Perseteruan itu didamaikan oleh konsep Pancasila yang ditawarkan Soekarno. Sehingga disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila lahir dalam konteks bangsa Indonesia yang tersusun atas perbedaan-perbedaan keyakinan, golongan, suku dan lainnya. Soekarno menyatakan bahwa kita bersama-sama mencari persatuan philosphische gronslag, mencari satu welstanschauung yang kita semua setuju. Dari pernyataannya itu, Soekarno mengajak kita menempatkan Pancasila untuk memahami realitas. Pancasila tidak saja menjadi wadah statis yang mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa, tetapi juga menjadi tuntunan dinamis ke arah mana rakyat, bangsa dan negara Indonesia digerakkan. Dengan demikian, sejak awal Pancasila didorong menjadi dasar untuk memberikan orientasi kehidupan bersama sebagai bangsa. Dalam realitas perbedaan antropologis dan sosiologis, Pancasila hadir sebagai sign of unity bagi bangsa Indonesia. Tapi kenapa pancasila harus diganti, sudah tidak sesuaikah dengan landasan pijak anak bangsa atau sudah lupakah anak bangsa terhadap pahlawan penggagas dan pendiri dasar bangsa dan negara “merdeka” ini ?.

Dalam kebebasan politik dan demokratisasi di era reformasi ini, tampak bangsa Indonesia kehilangan pijakan dan kehilangan penunjuk arah. Rasa persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia kian menipis dengan menyeruaknya primordialisme, komunalisme yang berbasis suku dan agama. Demokrasi di Indonesia diuntit kekerasan yang berlatar belakang simbol-simbol perbedaan itu, sehingga saling menghargai dan kesadaran sebagai suatu bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika mulai tergerus. Bangsa Indonesia terancam pada perpecahan.

Lagu Indonesia raya yang ditulis oleh WR. Supratman, dan disepakati menjadi lagu kebangsaan sejak berpuluh-puluh tahun lalu, setelah kemerdekaan, diungkit kembali nilai orisinilitasnya, dianggap tidak sesuai dengan teks asli yang konon didapat dari musium Belanda, hal semacam tentu akan menimbulkan dilema bangsa !

Kisah kekerasan berlabel militer menewaskan 4 mahasiswa di IPDN, lembaga yang seharusnya menjadi sumber pengkaderan anak bangsa sebagai generasi penerus perjuangan menjadi sumber mala petaka. Belum lagi luka bangsa yang diakibatkan oleh ulah tangan anak bangsa yang “haus” kekuasaan dan materi; lumpur Sidoarjo yang kian mendanau tak jua terselesaikan, pertikaian TNI dan masyarakat Lekok Pasuruan tentang sepetak tanah atau peristiwa “alas telogo” juga melengkapi fenomena luka bangsa, baru-baru ini pada tanggal 10 Agustus, kembali terjadi peledakan bom di Purwokerto Pasuruan yang menelan 4 nyawa dan 10 rumah hancur – meski penyelidikan sementara, disinyalir bom milik nelayan yang biasa menangkap ikan dengan bahan peledak berkekuatan kecil- namun kalau kita fikir mungkinkah itu akan dilakukan oleh seorang nelayan yang tidak punya “kepentingan”, melihat letak TKP yang berdekatan dengan instansi-instansi birokrasi pemerintahan ? Bangsa yang dirintis untuk bersatu padu membangun Persatuan bangsa, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata masih menjadi “mimpi” indah belaka bagi anak bangsa. Berbagai fenomena kebangsaan lain juga sedang melanda, mulai dari masalah yang mengatas namakan agama, ras, suku, etnis dan bahkan partai politik, sedang menyerang jantung ibu pertiwi, mencoba menghembuskan virus pertikaian, mencerai-berai persatuan, menciptakan disintegrasi bangsa.

Itulah realita bangsa Indonesia yang “merdeka” dengan berbagai fenomena yang sedang menyertainya, bukankah ini berarti kemerdekaan masih mengalami “absurditas”, kemerdekaan masih menjadi milik “segelintir golongan” saja, rakyat Indonesia secara mayoritas belumlah merasakan nikmatnya “Kue” kemerdekaan, terbebas sebebas-bebasnya dari eksploitasi dan hegemoni kemanusiaan yang membelenggu.

Oleh karena itulah, dalam situasi yang berubah teramat cepat dan kondisi yang serba mengharukan sekarang ini, menjadi tugas bersama “anak bangsa” mewujudkan upaya-upaya untuk mengkokohkan kembali nilai-nilai “kemerdekaan” berdasarkan Pancasila yang menghargai ke-bhinneka-an sebagai semen perekat persatuan-kesatuan bangsa menjadi teramat penting. Karena tidak bisa lain, Pancasila-lah yang harus menjadi sumber sekaligus landasan dan perspektif dari persatuan-kesatuan bangsa.

Dan Pancasila sebagai terbuka yang memungkinkan tumbuhnya nilai-nilai baru yang dibawa oleh zaman, harus terus-menerus disegarkan dan selalu dihidup-hidupkan, agar Pancasila tetap mampu menjadi a Living Ideology dalam menjawab tantangan masa depan. Menjadikan Pancasila suatu filosofi bangsa yang bisa hidup membumi, dengan melakukan pernyataan terus-menerus (continual re-statement) secara kontinyu memberikan makna baru melalui penafsiran yang kritis.

Dengan landasan Pancasila itu pula, maka usaha untuk lebih memperkokoh rasa persatuan-kesatuan bangsa memperoleh landasan spiritual, moral dan etik, yang bersumber pada kepercayaan kepada KeTuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan paham kebangsaan, kita juga menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lainnya, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia lain, bahkan oleh penguasa terhadap rakyatnya.

Sebab Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak azasi manusia. Untuk bangsa yang majemuk seperti kita ini, semangat persatuan-kesatuan yang bersumber pada Pancasila, juga menentang praktek-praktek yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik oleh karena alasan perbedaan suku, asal-usul maupun agama.

Oleh sebab itu, dengan jiwa persatuan-kesatuan itu pula bangsa ini akan dijauhkan dari perilaku main hakim sendiri, merusak, melakukan sweeping dan teror, bahkan pengusiran bagi kelompok tertentu yang kesemuannya mengarah ke tindak anarkis. Tetapi juga sekaligus ikut berdiri di depan memberantas KKN tanpa melihat latar belakang partai, golongan, agama, ras ataupun etnik.

Semangat persatuan-kesatuan yang jelas-jelas menentang segala bentuk separatisme, baik atas dasar kedaerahan, agama maupun suku yang diakumulasi dalam dasar nasionalis, sebab Sila Persatuan Indonesia memberikan tempat pada kemajemukan dan sama sekali tidak akan menghilangkan perbedaan alamiah dan keberagaman budaya etnik bangsa kita. Semangat untuk tetap bersatu juga berakar pada azas kedaulatan yang berada di tangan Rakyat, serta menentang segala bentuk premanisme politik, dan kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas.

Karena persatuan-kesatuan yang dijiwai oleh Pancasila itu adalah nilai-nilai normatif yang diperjuangkan melalui nation and character building oleh para Pendiri Bangsa. Proses itu harus kita lanjutkan dan kita kembangkan serta tidak boleh terhenti sejak kita memutuskan untuk membangun NKRI yang merdeka dan berdaulat. Sejak awal mula para pemimpin – bangsa ini sepenuhnya mengalami dan menyadari, bahwa membentuk satu Negara Republik Indonesia yang berkepulauan dan melingkari khatulistiwa Nusantara ini memerlukan satu visi yang jauh ke depan melampaui batas-batas keaneka-ragaman tata-nilai yang dimiliki oleh suku-suku bangsa kita.

Sebagai penutup, segala bentuk tekad dan kekuatan sesuai dengan peran kita masing-masing harus digalakkan untuk menghadapi berbagai tantangan disintegrasi, baik yang berlabel sukuisme, etnisisme, agamaisme, maupun fanatisme politik tertentu, dengan penuh kesabaran kita rawat bangsa, dengan memperbaiki etika dan moral kita perkuat persaudaraan demi persatuan menuju bangsa yang baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, bebas sebebas-bebasnya dari segala bentuk penindasan, eksploitasi, dehumanisasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan (kemerdekaan) bagi seluruh rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ber-bhinneka-tunggal ika dan nilai-nilai rahmatan lil alamin mengembalikan Pancasila sebagai sign of unity bangsa, sebagai ungkapan terima kasih kita pada pahlawan revolusioner bangsa yang memberikan kemerdekaan pada kita atas berkat rahmat Allah SWT.

 

* Penulis adalah mahasiswa pengangguran yang resah dengan eksistenti diri dan dunianya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: