Zona Aktualita dan Transformasi Idea Pergerakan

Dari Kiri: Amin (Moderator), Agus Sunyoto, Sakban Rosidi, dan Fadillah Putra

Dari Kiri: Amin (Moderator), Agus Sunyoto,                          Sakban Rosidi, dan Fadillah Putra

 

“Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah Maha Segalanya.

Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.” (Gus Dur)

 

Oleh: Makhfud Syawaludin*

 

Adanya Agama dan Negara, harusnya menegakkan Kebajikan dan Keadilan

Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.” Kalimat dari Gus Dur tersebut, selayaknya sudah diarusutamakan. Berbuat kebajikan harus diutamakan, bukan hanya beragamanya. “Beragama saja tidak dipaksakan, lantas apa yang membuat penting kita beragama? Tujuan agama itu apa? Tujuan agama pada hakikatnya adalah bagaimana kita bisa berbuat baik dan adil. ‘Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran: 104)’.” Ujar Dr. Sakban Rosidi, M.Si., dalam kegiatan yang diselenggarakan kelompok Diskusi Ngaji Bareng di SMP Bhineka Tunggal Ika Sengonagung Purwosari Pasuruan (14/02/2016).

Kegiatan bertemakan “Bela Negara dalam Wacana Kontemporer” tersebut, Rosidi kemudian mempertanyakan, “Mengapa butuh Negara? Kalau tidak ada Negara, siapa yang menjamin hak-hak kita sebagai manusia?.” keberadaan Negara dipertanyakan eksistensinya dalam melakukan kebajikan dan keadilan itu sendiri. Bukan soal Negara tersebut harus Islam atau tidak, yang penting menegakkan keadilan dan kebajikan. “Ibnu Taimiyah dalam al-Hisbah fi al-Islam (1967) berani mengatakan bahwa negara yang adil –meskipun kafir- lebih disukai Allah daripada negara yang tidak adil –meskipun beriman. Dunia akan bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam.” Tegas Sakban Rosidi selaku Sekretaris Eksekutif Universitas Islam Majapahit tersebut.

Berbicara soal kesunnahan Nabi Muhammad yang dijadikan kunci keberhasilan sebuah ruh beragama, Rosidi menganggapnya sebagai sebuah kesempitan pemahaman saja. “Soal sunnah Nabi, substansinya ada tiga, yaitu: a). Menghargai tradisi, bukan semata memakai atribut tradisi (sunnah arabi), b). Berperilaku yang baik, sebab Nabi Muhammad sebagai seorang penerima risalah. Misalnya al-Amin, jujur, dan lain-lain (sunnah muhammadi), dan c). Sunnah Nabi, yakni perilaku Muhammad setelah menerima wahyu dari Allah.” Terang Sakban Rosidi, selaku mantan aktifis PMII tersebut.

 

Islam Nusantara; Benteng NKRI dan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin

Kekerasan atas nama agama setidaknya jangan terlalu serius dianggap sebagai sebuah akar permasalahan. Berkemungkinan, radikalisme agama hanya merupakan cabang dari lingkaran konflik yang dikonstruk untuk kepentingan kejahatan yang lebih besar. “Isu perdebatan antar dan inter umat beragama, menjadi peluang suburnya kapitalisme.” Papar KH. Agus Sunyoto selaku penulis buku Atlas Walisongo dalam diskusi tersebut. Meski demikian, radikalisme agama tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Memperkuat pemahaman agama yang inklusif sekaligus bercengkrama dengan kebudayaan menjadi penting dan merupakan kebutuhan dalam beragama dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan saat ini. “Salah satu solusinya adalah kita harus menguatkan pemahaman agama dengan benar dan menjadikan kebudayaan atau kearifan lokal sebagai benteng persatuan.” Tegas Agus Sunyoto selaku ketua Lesbumi PBNU 2015-2020 tersebut.

Semenjak digulirkannya istilah “Islam Nusantara”, sebenarnya merupakan sebuah keberhasilan dalam mengawal Islam Ramah dalam arus internasional. Mengapa demikian, sebab “Islam Timur Tengah” bukan lagi menjadi kiblat satu-satunya dalam memandang dan memahami bagaimana agama Islam itu hidup dan berkembang. Selain itu, “Islam Nusantara” dapat memperkuat hubungan Islam dengan negara (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan tradisi keislaman yang ramah serta mengakomodasi tradisi lokal yang dianggap baik. “Islam Nusantara sama dengan NU/Nahdlatul Ulama setingkat dunia sebagai sebuah proses memperkuat tradisi kesilaman yang dijalankan umat Islam di Indonesia.” Ujar Agus Sunyoto, aktifis kelahiran Surabaya, 21 Agustus 1959 tersebut.

Bukannya mengedepankan NU, itulah faktanya. NU bukan lagi organisasi nasional, namun organisasi setingkat internasional. Dengan bergaungnya “Islam Nusantara”, telah “memperkuat tradisi NU dan memperkuat lokalitas” lanjut Agus Sunyoto. Ketika lokalitas mendapatkan kekuatan, Islam akan hidup dan berkembang seperti pada masa-masa para walisongo. Sebuah kehidupan Islam yang santun, ramah, toleran, dan sarat dengan nilai-nilai kebajikan. “Kalau Islam ingin dijadikan mencusuar nusantara dan dunia, tergantung bagaimana kita (Islam) melihat keberagaman.” Tegas Prof. H. Hariyono dalam Seminar dan Bahtsul Masail dengan tema “Islam Nusantara: Meneguhkan Moderatisme dan Mengikis Ekstrimisme dalam Kehidupan Beragama” yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur di Universitas Negeri Malang (13/02/2016).

 

Bela Negara dalam Paradigma Kritis Transformatif

Bela negara saat ini, dapat menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan kita bersama sebagaimana kita harus lebih kritis dalam memahaminya. Bisa saja dimungkinkan, bela negara hanya akan menjadi alat oleh negara atau militer untuk melakukan dominasi terhadap kehidupan warga negara atau masyarakat sipil. “Kita menghadapi banyak lawan dan kontestasi wacana, seperti globalisasi dan gerakan ultra kanan. Kemudian Isu (Bela Negara) adalah isu sensitif atau halus, bila sampai robek bisa kemana-mana.” Ujar Fadillah Putra, M.Si., M. PAff., selaku Ketua DRD (Dewan Riset Daerah) Kabupaten Pasuruan dalam kegiatan Ngaji Bareng yang didukung pula oleh Pondok Pesantren Ngalah Purwosari tersebut (14/02/2016).

Lebih lanjut, Fadillah Putra mengutarakan pertanyaan “Negera seperti apa yang harus dibela?” Inilah yang harus kita kritisi bersama. Sebab menurut Putra, perilaku negara dapat berbeda-beda selama ini, setidaknya terdapat empat kategorinya. “Perilaku negara ‘Pluralis’, negara hanya mengakomodasi semua kepentingan. Kemudian negara ‘Maxis’, negara didominasi kelompok mayoritas. Selanjutnya negara ‘Leviathan’, negara mempunyai kepentingan untuk mendominasi masyarakatnya. Terakhir, negara ‘Patriarkal’, negara didominasi oleh jenis kelamin tertentu.” Jelas Alumnus Universitas Texas USA tersebut.

Sebelumnya Ahmad Hidayatullah dalam diskusi rutinan “Ngabar” (Ngaji Bareng) di MI Darut Taqwa (08/02/2016), masih terselip sebuah keraguan. “Ada apa dan mengapa “Bela Negara” digaungkan saat ini? Akankah ini hanya bagian dari politik kekuasaan saja?” Tanya aktifis GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pasuruan tersebut. Hingga pada akhir diskusi, keraguan akan adanya hidden agenda Bela Negara tidaklah menjadikan kita terbebas dari membela negara agar negara tetap memperjuangkan persatuan dan keadilan sosial. “Pemenangan wacana yang tepat bagaimana Bela Negara menjadi penting untuk digalakkan, agar implementasi Bela Negara benar-benar substansial.” Ujar Abdurrahman Amin selaku ketua MATAN (Mahasiswa Ahlut Thariqah) Pasuruan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Makhfud Syawaludin dalam diskusi rutinan “Ngabar” (08/02/2016), beranggapan bahwa gagasan Bela Negara merupakan sebuah Manhaj al-Fikr atau sebuah Paradigma Berpikir. Argumentasi tersebut diilhami dari buku “Jawaban dari Pondok Pesantren Ngalah Sengonagung Purwosari Pasuruan” untuk kegiatan Konferensi Ulama Thariqah dalam rangka Bela Negara, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 Harga Mati di Pekalongan (15-17/01/2016). “Bela Negara merupakan sebuah Manhaj al-Fikr, yakni dengan empat prinsipnya memupuk semangat religius (Ruh al-Tadayyun), memupuk dan menumbuhkan semangat nasionalisme (Ruh al-Wathaniyah), memupuk semangat pluralitas (Ruh al-Ta’addudiyah), dan memupuk semangat humanitas (Ruh al-Insaniyah).” Ujar Makhfud Syawaludin selaku Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Yudharta Pasuruan tersebut. Secara lebih sederhana menurut Fadillah Putra, dengan kita berparadigma kritis juga termasuk bela negara. “Melawan Negara yang tidak adil, termasuk Bela Negara.” Tegas anggota Averroes Community tersebut (14/02/2016).

Tektualitas pasal 27 ayat 3 dalam UUD 1945 adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam konteksnya, entah apa yang harus kita dahulukan, melawan radikalisme agama kah? Atau kita hanya terjebak dalam memperdebatkan kebenaran atas agama tertentu? Mungkin kah melawan kapitalisme dan kemiskinan didahulukan? Atau mungkin saja melawan korupsi dan narkoba yang lebih didahulukan? Bisa jadi ada permasalahan lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Singkatnya, Negara harus hadir sebagai sebuah kekuatan dalam membela ketidakadilan dan menegakkan kebajikan. Bila tidak demikian, melawan dan mengajak Negara membela ketidakadilan dan menegakkan kebajikan adalah bagian dari “Bela Negara”. Setidaknya itu lah yang mereka dan penulis sebut sebagai sebuah “Bela Negara”. (MakhfudSy).

*Penulis adalah aktifis PMII Pasuruan dan Jamaah Ngabar (Ngaji Bareng) di Republik Ngalah.

struktur komisariat ngalah 2013-2014

STRUKTUR PENGURUS PMII KOMISARIAT NGALAH

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

MASA IBADAH 2013-2014

KETUA KOMISARIAT

1.irfan( Muhammad Irfan Badri )

SEKRETARIS UMUM

2.amin  ( Muhammad Aminullah )

BENDAHARA

3.acis  (Akhlis Nur Rofiqah)

WAKIL SEKRETARIS

WAKIL BENDAHARA

Ketua Bidang I

4.tewol

(M.Syaifudin Anwar)

Ketua Bidang II

SAM_1041

(M Qibti Ismail)

Ketua Bidang III

5.erur

(Munawaroh Erur)

A. Bidang Pengkaderan dan Pengembangan Wacana

A. Bidang Humas, OKP, LSM dan Alumni

A. Bidang Advokasi Perempuan

6.wahyu

1. Wahyu Hidayatuloh(Co)

7.alfani

1. Nuril Alfani(Co)

8.nia

1. Adnitur Risqiyah(Co)

2.Syaiful Anwar

2.Rozikin

2.Nurul Aini

3.Nur Hadi

3.Nasehk

B. Bidang Bakat Dan Minat

B. Bidang Kom Lintas Agama

SAM_1016

1.Ach Makrus (CO)

10.durotul

1.Durotun Muslikha(CO)

2.Hamrun Basri

2.Mustafidah

3.Bahrul Ulum

3.Dasunik

C. Pers Dan IT

kusairi

 1.Kusairi(CO)

2.Acmad Dhikri

PENGANTAR ADMINISTRASI PMII

Oleh: Ach. Thoifur Arif, S.Sos

 

Semacam pengantar

Salah satu faktor  yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan keberadaan (eksistensi) dari aktifitas sebuah organisasi dalam mencapai tujuan (visi misi) organisasi adalah keberadaan peran administrasi. Maju dan mundurnya (baca;berkembang) sebuah gerakan organisasi, dapat dilihat sejauh mana administrasinya dijalankan. Selain itu juga, administrasi merupakan piranti mutlak yang diperlukan dalam sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.

Kalau dilacak secara bahasa, kata administrasi berasal dari Yunani, yaitu “ad” dan “minister” yang berarti melayani atau membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “administration” yang berarti tata usaha. Dalam aktifitas keseharian, pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi dua persepektif, yaitu:

–          Pengertian sempit: administrasi berarti ketatausahaan dan kesekretariatan

–          Pengertian luas: administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan.

Drs. The Liang Gie, menjelaskan bahwa administrasi adalah segenap rangkain penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan. Sehingga, dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi adalah keseluruahan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI (PPTA)

A. Latar Belakang

Keseluruhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Kecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenap organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh kerena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi merupakan suatu jawaban aktual ditengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara Nasional di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Besar sampai Rayon.

B. Pengertian

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII secara Nasional.

C. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan unutk :

–          Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi disemua tingkatan organisasi PMII.

–          Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang sekretariatan disemua tingkatan organisasi PMII.

–          Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota.

D. Sasaran

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) memiliki sasaran sebagai berikut :

–          Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi dibidang administrasi yang baru dan berlaku secara nasional.

–          Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan organisasi serta displin dan wibawa organisasi.

E. Landasan

–          Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

–          Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) hasil Muspimnas 2009 di Manado.

F. Pedoman Umum

1)   Surat

 

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 

a)   Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :

(1) Nomor surat, disingkat No.

(2) Lampiran surat, disingkat Lamp.

(3) Perihal surat, disingkat Hal.

(4) Si alamat surat, “Kepada Yth dst”.

(5) Kata pembukaan surat. “Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

(6) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”

(7) Maksud surat

(8) Kata penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq”, Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”.

(9) Tempat dan tanggal pembuatan surat

(10)                Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

b)   Bentuk Surat

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

c)    Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris., jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern.

d)   Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan :

(1) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART PMII.

 

(2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)    Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

(1) Nomor urut surat

(2) Tingkat dan periode Kepengurusan

(3) Jenis surat dan nomor surat

(4) Penanda tanganan surat

(5) Bulan pembuatan surat

(6) Tahun pembuatan surat.

 

2)   Stempel

a)   Bentuk stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang  bergaris tunggal.

b)   Ukuran stempel

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

c)    Tulisan stempel

Stempel resmi organisasi berisi :

  1. Lambang PMII disebelah kiri
  2. Tulisan disebelah kanan terdiri atas :
    1. Tingkatan kepengurusan, baris pertama
    2. Nama organisasi, baris kedua; “Pergerakan”, baris ketiga; “Mahasiswa Islam” dan baris keempat; “Indonesia”.
    3. Nama tempat atau daerah, baris kelima.
    4. Tinta Stempel.

Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (stamp-ink) warna merah.

g. Pedoman Teknis

1)        Surat

a)        Sebelum proses pengetikan surat,sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan

b)        Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip

c)        Dalam pembuatan  surat  resmi organisasi yang harus  diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat.Pembatasan pada setiap item  kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.

d)        Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item untuk (Pengurus Koorcab/Cabang) yaitu :

(1)      Nomor Surat

(2)      Tingkat Kepengurusan

(a)      Pengurus Besar disungkat PB

(b)     Pengurus Koordinator Cabang disimgkat PKC

(c)      Pengurus Cabang disingkat PC

(d)     Pengurus Komosariat disimgkat PK

(e)      Pengurus Rayon disingkat PR

(3)      Jenis Surat dan Nomor Urut :

Untuk Pengurus Besar :

  1. Internal khusus,seperti surat keputusan ditandai dengan kode:   01
  2. Internal Umum,seperti surat-surat biasa selain surat keputusan,  ditandai kode: 02
  3. Eksternal khusus,seperti surat mandat khusus,audensi dengan pejabat dll, dipakai kode: 03
  4. Eksternal umum adalah surat yang bersifat umum,ditandai dengan kode: 04.

Untuk Pengurus Koorcab, Cabang, Komisariat dan Rayon

  1. Internal, (umum dan khusus)
  2. dengan kode : 01
  3. Eksternal ( umum dan khusus)
  4. dengan kode : 02

 

(4)      Penandatanganan Surat

Untuk Pengurus Besar

  1. Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen, ditandai dengan kode : A-I
  2. Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekjen,ditandai  dengan kode : A-II
  3. Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekbid ditandai dengan kode:  A-III
  4. Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekjen ,ditandai dengan kode : B-I
  5. Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekjen,ditandai dengan kode: B-II
  6. Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekbid ditandai dengan kode : B-III
  7. Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan  Sekjen,Bendahara dan Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-I
  8. Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum,Wakil Sekjen,dan Bendahara/Wakil Bendahara,ditandai dengan kode : C-II
  9. Jika penadatangan surat adalah Ketua, Sekbid dan Bendahara/Wakil Bendahara,ditandai dengan kode : C-III
  10. Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode : A-0

Untuk Pengurus Koorcab dan Cabang :

  1. Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum  ditandai dengan kode: A-I
  2. Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II
  3. Jika penandatangan surat Ketua dan Sekretaris Umum, ditandai dengan kode : C-III
  4. Jika  penandatanganan  surat  adalah  Ketua  dan  Sekretaris ditandai dengan  kode: B-II. Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi :
  5. Jika penandatangan  surat adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara/ Wakil Bendahara, ditandai dengan kode: C-I
  6. Jika  penandatangan  surat  adalah  Ketua, Sekretaris  dan Bendahara/wakil bendahara ditandai dengan kode: C-II
  7. Jika Penandatangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode: A-0

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon :

  1. Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris ,ditandai dengan kode: A-I
  2. Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II
  3. Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: B-I
  4. Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan wakil Sekretaris   ditandai dengan kode: B-II
  5. Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode: A-0

 

Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi: 

  1. Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/ Wakil Bendahara ditandadi dengan kode : C-I
  2. Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Bendahara / Wakil Bendahara ditandai dengan kode: C-II

 

5)        Bulan Surat

Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan.

6)        Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

7)        Kode Koorcab/ Cabang .

Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan.

(a)    Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sumatera,ditandai dengan kode: U

(b)   Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Jawa dan Madura,ditandai dengan kode: V

(c)    Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ditandai dengan kode: W

(d)   Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Kalimantan ditandai dengan kode: X

(e)    Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sulawesi ditandai dengan kode: Y

(f)    Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Maluku dan Papua ditandai dengan kode: Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Koorcab/Cabang:

 

Kode

Pulau Propinsi

Nomor

U Sumatera Sumatera Utara

Nangro Aceh Darussalam

Sumatera selatan

Sumatera Barat

Lampung

Bengkulu

Riau

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Jambi

U-01

U-02

 

U-03

U-04

U-05

U-06

U-07

U-08

U-09

U-10

V Jawa dan Madura Jawa Tengah

Jawa Barat

DKI Jakarta

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Banten

V-01

V-02

V-03

V-04

V-05

V-06

W Bali dan Nusa Tenggara Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

W-01

W-02

W-03

X Kalimantan Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

X-01

X-02

X-03

X-04

Y Sulawesi Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Gorontalo

Sulawesi Barat

Y-01

Y-02

Y-03

Y-04

Y-05

Y-06

Z Maluku dan Papua Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Z-01

Z-02

Z-03

Z-04

 

Contoh nomor surat:

1)      Surat Pengurus Besar

Nomor : 360.PB-XIV.01-234.A-1.09.2009

360 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PB = Pengurus Besar
-XVII = Periode ke 17
01 = Jenis surat internal khusus
-234 = Nomor urut surat jenis tersebut
A-I = Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral
09 = Bulan ditetapkannya surat
2009 = Tahun pembuatan surat

 

2)      Surat Pengurus Koordinator Cabang

Nomor :  027.PKC-XII.Y-1.01-018.A-II.12.2009

027 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PKC = Pengurus Koordinator Cabang
-XII = Periode ke 12
Y-1 = Kode wilayah Sulawesi Selatan
01 = Jenis surat internal (khusus dan umum)
-018 = Nomor urut surat jenis tersebut
A-II = Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris
12 = Bulan ditetapkannya surat
2009 = Tahun pembuatan surat

 

3)      Surat Pengurus Cabang

Nomor : 035.PC-XV.W-02.02-022.B-I.12.2009

035 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PC = Pengurus Cabang
-XV = Periode ke 15
W-02 = Kode wilayah Nusa Tenggara Barat
02 = Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
022 = Nomor urut surat jenis tersebut
B-I = Ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Umum
12 = Bulan ditetapkannya surat
2009 = Tahun pembuatan surat

 

4)      Surat Pengurus Komisariat

Nomor : 021.PK -XI.Z-03.01-010.B-II.12.2009

021 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PK = Pengurus Komisariat
-X = Periode ke 10
Z-03 = Kode wilayah Papua
01 = Jenis surat internal (khusus dan khusus)
-010 = Nomor urut surat jenis tersebut
B-II = Ditanda tangani wakil ketua dan wakil sekretaris
12 = Bulan ditetapkannya surat
2009 = Tahun pembuatan surat

 

5)      Surat Pengurus Rayon

Nomor : 016.PR-IX.X-04.02-007.A-I.01.2002

016 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PR = Pengurus Rayon
-IX = Periode ke 9
X-04 = Kode wilayah Kalimantan Timur
02 = Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
-007 = Nomor urut surat jenis tersebut
A-I = Ditanda tangani ketua dan sekretaris
12 = Bulan ditetapkannya surat
2009 = Tahun pembuatan surat

 

(g)    Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara  vertikal, wajib memberikan tembusan.

(h)   Untuk surat kepanitiaan sedapat mungkin berpedoman pada tata cara penomoran surat  sebagaimana  tercantum pada point 2.2.13 dan 2.2.1.4.

(i)     Penandatanganan seluruh jenis aurat- surat harus menggunakan tinta warna hitam.

 

2)        Stempel

 

a)      Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah – tengah antara dua tandatangan pengurus dan  tidak  menutupi nama pengurus yang bertandatangan.

b)      Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua Umum atau Sekjend (untuk PB), Ketua Umum atau Sekretaris Umum (untuk Koorcab/Cabang) dan Ketua atau Sekretaris (untuk Komisariat dan Rayon).

c)      Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan,dengan ukuran yang serasi dan seimbang.

 

Contoh:

 

2.1. Stempel Pengurus Besar :

 

 

 

 

 

 

2.2 Stempel Pengurus Koorcab :

 

 

 

 

 

 

2.3 Stempel Pengurus Cabang.

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Stempel Pengurus Komisariat

 

 

 

 

2.5 Stempel Pengurus Rayon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi Kepanitiaan (PPTAK)

Ketentuan

  1. 1.      Kepanitiaan kegiatan organisasi PMII di semua tingkatan terdiri dari:
  2. Pembina berasal dari unsure Majelis Pembina di tingkatan kepengurusan masing-masing yang menyelenggarakan kegiatan.
  3. Penanggung Jawab adalah ketua umum (PB, PKC dan PC) atau Ketua (PK dan PR) yang menyelenggarakan kegiatan.
  4. Panitia Pengarah (Sterring Comitte) berasal dari unsure Pengurus Harian di semua tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.
  5. Panita Pelaksana (Organizing Comitte) berasal dari semua pengurus di setiap tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.
  6. Pembentukan panitia melalui musyawarah pengurus di semua tingkatan kepengurusan.
  7. Setelah terbentuknya kepanitiaan, maka Pengurus di semua tingkatan kepengurusan yang melaksanakan kegiatan harus memberikan Surat Keputusan tentang Susunan Kepanitiaan.
    1. Panitia bertanggung jawab kepada tingkatan pengurus yang menyelenggarakan kegiatan.

1) Sistematika Surat

Surat menyurat dalam kepanitiaan kegiatan organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :

  1. Nomor surat, disingkat No.
  2. Lampiran surat, disingkat Lamp.
  3. Perihal surat, disingkat Hal.
  4. Tujuan surat, “Kepada Yth dst”.
  5. Kata pembukaan surat. “Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”
  6. Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”
  7. Maksud surat
  8. Kata penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq”, Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”.
  9. Tempat dan tanggal pembuatan surat
  10. Nama Panitia beserta jabatan
  11. Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

2) Bentuk Surat

Seluruh surat kepanitiaan kegiatan organisasi ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

3) Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat kepanitiaan PMII).

Kop berikut amplop berisikan :

  1. Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART PMII di   sebelah kiri dan lambing kepanitiaan di sebelah kanan.
  2. Nama kegiatan
  3. Tema (jika ada)
  4. Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.
  5. Alamat sekretariat

4) Nomor surat

Seluruh surat kepanitiaan kegiatan organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

  1. Nomor urut surat kepanitiaan.
  2. Singkatan nama kepanitiaan
  3. Tingkat dan periode Kepengurusan.
  4. Kode wilayah Cabang
  5. Penanda tanganan surat.
  6. Bulan pembuatan surat
  7. Tahun pembuatan surat.

Contoh : 01.Pan-Mapaba X.PK-X.V-04.AA.03.2013

 

 

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon :

  1. Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode : AA
  2. Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua ditandai  dengan kode : AB
  3. Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris ditandai dengan kode: BA
  4. Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris ditandai dengan kode : BB
  5. Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara Panitia ditandai dengan kode : CA

e)         Contoh Surat Kepanitiaan Pengurus Komisariat

Nomor : 013.RTK.PK-XI.V-04.AA.03.2013

021      =          Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan

RTK     =          Singkatan nama kegiatan (Rapat Tahunan Komisariat)

PK       =          Pengurus Komisariat

-XI       =          Periode ke 10

V-04    =          Kode wilayah Pasuruan

AA.      =          Ditanda tangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua

03        =          Bulan ditetapkannya surat

2013    =          Tahun pembuatan surat

f)         Surat Pengurus Rayon

Nomor : 016.RTAR.PR-IX.X-04.CA.01.2010

016      =          Nomor urut surat keluar sejak terbentuknya kepanitiaan

RTAR  =          Singkatan Nama Kegiatan (Rapat Tahunan Komisariat)

PR        =          Pengurus Rayon

-IX       =          Periode ke 9

X-04    =          Kode wilayah Kalimantan Timur

CA       =          Ditanda tangani ketua Panitia, sekretaris Panitia dan

Bendahara Panitia

01        =          Bulan ditetapkannya surat

2010    =          Tahun pembuatan surat

 

RADAR BOGOR 31-OKTOBER-2013

AKSI BAKAR BAN NYARIS KENAIN MOBIL

 CIBINONG- untuk kedua kalinya unjukrasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa, yang tergabung dalam pergerakan mahasisiwa islam Indonesia pc kab. Bogor di kantor DBMP, berujung ricuh, kericuhan terjadi saat mahsiswa, melakukan aksi pembakaran aksi pembakaran ban, kemarin mahasiswa sempat terlibat debat dan saling dorong dengan petugas keamanan DBMP. Sebelumnya unnuk rasa yang dilakukan mahasuiswa dari PMII juga berakhir ricuh, kericuhan terjadi ketika mahasiswa membakar ban di halaman parker mobil kantor DBMP yang Dijalan Tegar Beriman. Namun aksi tersebut di halangi petugas keamanan lantaran api yang berasal dari ban bekas hampir menyamber kendaraan mobil APV yang ada dilokasi, beruntung aksi dorong tidak berlanjut karena peetugas polres bogor datang dan langsung melakukan pengamanan. Polisi juga langsung memadamkan api, sempat terjadi adu mulut terajdi saat mhsswa mencoba untuk mmbakar ban kmbali, namun petugas melarangnya. Suasana smakin memanas ketika mereka mencoba masuk gedung coordinator aksi PC PMII Kabupaten BOGOR Yosi Ridwan Hidayat mengatakan kdatangannya kembali lantran saat ini, tuntutan mereka belum di penuhi terkait banyaknya infrastruktur yang rusak berat, kami akan terus berunjuk rasa jika tuntutan kami tidak di penuhi. Saya mlihat infrastruktur di kab. Bogor masih buruk, ujarnya. upaya dialogpun ditolak mentah oleh mhasiswa, mahasiswa meminta kepala dinas edi wardani yang menemui mereka. Tapi sayang kepala dinas tidak ada di tempat. Kecewa ,sebelum membubarkan diri mahasiswapun mengancam akan berunjuk rasa kembali,(ded/b)

JURNAL BOGOR “ DEMO DBMP NYARIS RUSUH

CIBINONG- sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII kabupaten BOGOR kembali melakukan aksi demo, didepan kantor dinas bina marga dan pengairan kabupaten bogor. Berbeda dengan aksi sbelumnya, masa yg dihadang oleh petugas keamanan kantor dbmp sempat terjadi dorong2an antar kedua belah pihak. Koordinat aksi Yosi Ridwan Hidayat, mengatakn banyak pengrjaan jalan raya yang tidak sesuai dengan prosedur. Beberapa jalan telah di perbaiki namun banyak jalan yang telah di perbaiki itu sudah rusak kembali ujar Yosi kepada jurnal bogor. (selasa/10) masa yang datang untuk menyampaikan aspirasinya tsb, merasa gerah dg kinerja DBMP. Sejumlah jalan di kecamatan ranca bungur selama 4 tahun ini belum ada perbaikan, tambahnya. Selain itu saat menggelar orasinya, para pendemo tidak mendapat pengawalan dari polisi dan satpol pp sehingga berhasil menerobos pintu gerbang DBMP dan melakukan aksi pembakaran ban di depan kantor. Melihat aksi bakar ban yang berdekatan dengan sejumlah mobil apv warna hitam yg sdang trparkir ptugas keanann dbmp langsung memadamkan api dan membuang ban yang sdah trbkar tersebut. Tak sampai di situ merasa aspirasi mereka tidak di dengar olh jajaran DBMP para pendemo memkasa masuk kantor yang mendapat pengwalan petugas kemanan setempat. Yosi menutut DBMP cepat melakukan perbaikan infrastrktur jalan di kabupaten Bogor yang masih rusak parah. Sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan nyawa melayang akibat kondisi jalan yang rusak parah” tandasnya. Kasi pemeliharaan DBMP kabupaten Bogor hilman sama sekali tidak berani membrikan komentarnya tentang aksi pendemo tsb. Trbukti saat di temui sejumlah media, ia malah menghindar lalu lari kedalam kantornya. NOVERANDO H(KTR) — bersamaKomisariat Stis NU Cianjur dan 94 lainnya di Jalan Raya Bogor (deket lampu merah Pemda-Bogor Cibinong).

AKU PMII

deklamator: Dhalut Phyton

deklamator: Dhalut Phyton

 

Kala itu

Aku terus malu

Kebodohan tertuju padaku

Bukannya aku tertipu

Namun itulah aku

Sebelum bersamamu, PMII ku

 

Sejak saat itu

Aku terus maju

Kebodohan masih bersamaku

Bukan aku tak mau

Namun itulah aku

Saat-saat bersamamu, PMII ku

 

Saat ini

Aku terus bermimpi

Kebodohan adalah inti

Sebuah semangat mencari jati diri

Melupakan usaha dan pengorbanan diri

Petuah itu kuambil di PMII

 

Aku bagian dari PMII

Aku berhutang kepada PMII

Aku berhasil melalui PMII

Aku tersesat untuk maju pun di PMII

 

PMII buatku adalah jalan lurus

PMII adalah jalan sesat yang benar

Mereka yang bernaung dibawahnya

Tersadarkan akan dinamika kehidupan

 

Akhirnya

PMII menyadarkan kebodohanku untuk terus belajar

PMII mengingatkan usahaku menuju keberhasilan

PMII menginsyafkan dzikirku untuk menghamba

PMII membalikkan otakku untuk berpikir perubahan

PMII mendorongku untuk beramal saleh sebagai perjuangan

Itulah dzikir, pikir, dan amal saleh

 

malam pengukuhan PKD PMII Ngalah Universitas Yudharta Pasuruan

malam pengukuhan PKD PMII Ngalah Universitas Yudharta Pasuruan

Pasuruan, 04 April 2015

Makhfud Syawaludin

Sekretaris Umum PC PMII Pasuruan 2014-2015

*Pernah dideklamasikan pada Pembaiatan PKD (Pelatihan Kader Dasar) XIV PK PMII Ngalah Universitas Yudharta Pasuruan pada tanggal 9-12 April 2015

Untitled-1

Semacam Pengantar

Sebulan sebelum februari, gegap gempita malam tahun baru berhasil membius kebanyakan orang. Tidak mau ketinggalan, Februari akan ditabuh genderang oleh tradisi hari kasih sayang. Sebut saja, 14 februari/Valentine Day. Tradisi tersebut begitu membumi dan entah itu berupa perayaan positif maupun negatif. Mulai memberi ucapakan “I love You” dan cokelat oleh pasangan suami istri, antar kolega, pasangan pra-nikah, bahkan free sex. Itu artinya, beberapa orang bersujud syukur, beberapa yang lain bersyujud mungkur. Hehehehe.

Selain itu, ada pula yang ribut meribut soal pelarangan tradisi tersebut. Persoalannya, akan kah tradisi tersebut dapat dihapuskan dengan upaya pelarangan saja? tentu saja tidak. Tetapi, pelarangan akan meminimalisir dampak negatif valentine day. Bukankah pelarangan itu tidak melarang mendiskusikan soal valentine day? Menjadi perlu, penanganan negatif valentine dengan cara dialektika. Sekali lagi, tidak perlu berdebat soal ijtihad terhadap penanganan valentine day, toh tujuannya sama, yakni menyebarkan kebajikan.

Melihat fenomena perayaan valentine day, kemungkinan terdapat beberapa kesalahan pemahaman. Pertama, kurangnya kajian terhadap valentine day. Bukankah, mendiskusikan itu dapat sangat berdampak terhadap pembentukan pemahaman. Kita tidak perlu berharap 100 % peserta kajian dapat berubah, minimal beberapa peserta tercerahkan. Hehehehe. Kedua, pelabelan tabu terhadap pembahasan valentine day, sehingga para pemuda berijtihad sendiri tanpa ada kontrol. Ketiga, pelarangan masih bersifat radikal, tanpa mau melihat kebingungan (cara pandang) para pemuda pelaku tradisi valentine day. Hemat penulis, perlu berbagai upaya untuk tranformasi nilai negatif valentine day menuju nilai-nilai positif.

Akhirnya, ini memberikan pemahaman bahwa kita memiliki manhaj al-fikr dan cara tersendiri dalam merayakan sebuah momentum. Lagi-lagi, persoalan cara pandang yang menentukan arah kita melangkah. Yuk membenahi cara pandang kita, agak tidak “paham salah.” Hehehehe. Bagaimana caranya? Banyak-banyak membaca dan berdiskusi untuk menemukan nilai dalam sebuah sejarah, termasuk asal usul sebuah tradisi. Termasuk, sejarah valentine day.

Nilai Sejarah Perlawanan Valentine Day

Cukup banyak sejarah tentang valentine day. Yang jelas, sejarah tersebut sangat berbeda dengan apa yang secara ekstrim dipraktikkan dalam perayaan valentine daysekarang. Mengapa demikian? Sebeb kita tidak pernah atau kurang belajar soal sejarah dan belum menemukan nilai-nilai positif dari sejarah tersebut. Dalam hal ini, penulis memilih sejarah kemunculan perayaan valentine day pada masa Kaisar Romawi Claudius II (270 SM).

Kaisar Roma ini dikenal kejam, Ia memberlakukan peraturan yang melarang orang-orang untuk menikah. Pemberlakuan peraturan ini bermula pada saat Kaisar berambisi untuk membentuk tentara dalam jumlah yang besar. Dia juga berasumsi bahwa bala tentaranya akan menjadi semakin besar dan kuat, jika tentaranya tidak menikah, Dia berharap kaum lelaki untuk secara suka rela bergabung menjadi tentara.

Namun banyak yang tidak mau untuk terjun ke medan perang. Mereka tidak mau meninggalkan keluarganya. Peristiwa ini membuat kaisar naik pitam. Akhirnya, dia kemudian menggagas ide “gila”, bahwa laki-laki yang tidak kawin, akan tidak segan-segan akan bergabung menjadi tentara. Sehingga kaisar memutuskan untuk tidak mengijinkan laki-laki kawin.

Kalangan remaja menganggap bahwa ini adalah hukum biadab. Uskup Valentine juga tidak mendukung kebijakan tersebut. Sebagai seorang pendeta yang bertugas menikahkan lelaki dan perempuan. Valentine tetap melakukan tugasnya ini dengan cara rahasia. Diam-diam uskup Valentine mengumpukan muda-mudi yang saling jatuh cinta untuk dinikahkan.

Tidak lama kemudian, Kaisar mengetahui dan marah besar. Akibatnya, uskup Valentine ditangkap dan dipenjarakan. Ia harus menyembah dewa orang Romawi jika tidak ingin dihukum. Valentine dengan keras menampik tawaran itu. Akhirnya, tepat 14 Februari 270 SM, Valentine dipukuli, dilempari batu, dan dipenggal. Hukuman ini terjadi bertepatan saat mempersiapkan festival Lupercalia rakyat Romawi. Untuk mengenang jasa dan pengorbanan Santo Valentine dan menghormati tradisi rakyat romawi, para pastor Romawi menentukan tanggal 14 Februari sebagai Hari Santo Valentine. (baca: Membahasakan valentine day dalam organisasi;www.pmiingalah.wordpress.com).

Setelah membaca kilas sejarah tersebut, ada beberapa nilai yang dapat kita ambil,  antara lain: a). Melawan kebijakan yang mengkebiri Hak Asasi Manusia untuk menikah, b). Keteguhan akan keyakinan dan kebenaran, c). Melegalkan kasih sayang dalam pernikahan, dan d). keberanian memperjuangkan penghapusan penindasan. Sederhananya, sebenarnya valentine day merupakan perlawanan terhadap penindasan. Apabila ditarik masa sekarang, seharusnya valentine dayharus melawan free sex dan kejahatan seksual dengan menikah dan hidup bersama menuju sakinah, mawaddah, warahmah pasca pernikahan.

Semacam Usulan

Pernah penulis berpikir, andai kita tidak sibuk mentabukan dan melarang secara radikal valentine day, mungkin kita akan bisa membumikan valentine day lebih bermoral. Selain itu, kita bisa saja mengganti cokelat dengan jajanan lokal kita. Misalnya, Jenang, wajik, klepon, gethuk lindri, gatot, putu, amparan tatak, pisang epe, dan lain-lain. Hehehehe. Tinggal bagaimana kita mengemas jajanan tersebut. Inilah yang penulis sebut sebagai Pribumisasi valentine day. Bagaimana sahabat? Dengan kondisi sekarang ini, mari bersama-sama mengupayakan valentine day lebih ramah, anggun, dan bermoral. Bukankah kasih sayang meski diwujudkan lebih santun dan bermoral? Tugas kita bersama melakukan itu.

Oleh: Makhfud Syawaludin

Sumber: http://makhfudsy.blogspot.com/2015/02/dekontruksi-pribumisasi-valentine-day.html dan http://www.infopasuruan.com/dekonstruksi-pribumisasi-valentine-day.html

Oleh: Makhfud Syawaludin*

20141129_090748

Permainan Ular Buta diselah-selah MaPABa tahun 2014

Penyegaran dan “Modernisasi” NU tidak lepas dengan keberhasilan PMII.

Kader-Kader PMII menyebar hampir ke semua tingkat NU ke seluruh Nusantara.

Ketaatan kultural kepada Ulama yang membangun Jam’iyah NU tidak berubah, tetapi lebih kritis mengembangkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang sejalan dengan dinamika zaman.

(M. Said Budairysalah seorang deklarator kelahiran PMII)

 

  1. Cikal Bakal dan Kelahiran PMII

Pada awalnya memang PMII adalah bagian dari NU (Nahdhatul Ulama) di bawah naungan Banon IPNU (Ikatan Pelajar NU). Bermula munculya Ide pembentukan wadah kemahasiswaan berideologi ASWAJA sempat dilontarkan pada Muktamar II IPNU tanggal 1-5 Januari 1957 di Pekalongan Jawa Tengah. Namun, Ide tersebut tidak terlalu ditanggapi serius oleh pucuk pimpinan IPNU. Kala itu IPNU memang masih perlu pembenahan, sebab dari banyak fungsionaris IPNU berstatus mahasiswa, sehingga dikhawatirkan mengganggu perjalanan IPNU yang masih baru terbentuk (24 Februari 1954).

Meski demikian, keinginan kuat akan pembentukan wadah khusus mahasiswa terus berlanjut. Hal ini terbukti pada Muktamar III IPNU tanggal 27-31 Desember 1958 di Cirebon Jawa Barat, pucuk pimpinan IPNU didesak oleh peserta muktamar untuk membentuk wadah khusus tersebut dengan masih tetap dalam naungan IPNU, yakni dalam wadah departemen perguruan tinggi IPNU. Selanjutnya, adanya wadah dengan model tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terbukti pada Konferensi Besar IPNU di Kaliurang Jogjakarta tanggal 14-16 Maret 1960, memutuskan terbentuknya suatu wadah/organisasi mahasiswa nahdliyin yang terpisah secara struktural maupun fungsional dari IPNU-IPPNU.

Terlepas dari itu, ternyata keingingan membentuk wadah tersebut telah lama ada. Misalnya berdiri IMANU (ikatan mahasiswa NU) pada bulan Desember 1955 di Jakarta. Akan tetapi, kehadirannya belum bisa diterima banyak pihak terutama sesepuh NU sendiri. NU takut adanya IMANU akan melumpuhkan IPNU yang baru 1 tahun sebelumnya berdiri dengan mayoritas pengurus IPNU adalah mahasiswa. Kemudian ada KMNU (keluarga mahasiswa NU) di kota Surakarta yang diprakarsai oleh H. Mustahal Ahmad. Tidak jauh berbeda, di Bandung ada dengan nama PMNU (persatuan Mahasiswa NU).

Lalu, apa yang mendasari pimpinan IPNU menyetujui adanya wadah khusus mahasiswa tersebut? Berikut alasannya: a). Wadah departemen perguruan tinggi IPNU dianggap tidak lagi memadai gerakan kemahasiswaan, b). Perkembangan politik dan keamanan di dalam negeri yang menuntut pengamatan yang ekstra hati-hati, khususnya bagi mahasiswa Islam, c). HMI satu-satunya wadah kemahasiswaan Islam pada waktu itu dinilai terlalu dekat dengan Partai Masyumi, sedangkan tokoh Masyumi telah melibatkan diri dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), d). Intelektualitas NU masih sedikit, dan e). Didirikannya kampus NU di berbagai tempat.

Lebih lanjut, setelah disepakati pembentukan wadah baru, dibentuk juga tim sponsor pendirian organisasi mahasiswa tersebut (sebanyak 13 orang), yakni: Kholid Mawardi (Jakarta), Said Budairy (Jakarta), M. Sobich Ubaid (Jakarta), M. Maksun Syukri BA (Bandung), Hilman (Bandung), H. Isma’il Makky (Yogyakarta), Munsif Nahrawi (Yogyakarta), Nuril Huda Suaidy HA (Surakarta), Laily Mansur (Surakarta), Adb. Wahab Jailani (Semarang), Hisbullah Huda (Surabaya), M. Cholid Narbuko (Malang), dan Ahmad Husain (Semarang).

Walhasil, terbentuklah organisasi PMII pada Musyawarah Mahasiswa Nahdliyin tanggal 14-16 April 1960 di Gedung madrasah Muallimin NU Wonokromo Surabaya kelanjutan dari Konferensi Besar IPNU di Kaliurang Jogjakarta tanggal 14-16 Maret 1960. Dikarenakan peraturan dasar PMII dinyatakan berlaku mulai 21 Syawal 1379/17 April 1960, sehingga harlah PMII dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 17 April 1960. Kemudian yang menjadi Pengurus Pusat PMII (PP PMII) pertama sebagai Ketua Umum adalah Mahbub Junaidi dan sekretaris umum adalah M. Said Budairi.

Mengapa organisasi yang baru tersebut bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)? Berikut alasan pemikirannya:

  1. Seperti bola pemikiran kalangan mahasiswa pada umumnya yang diliputi oleh pemikiran bebas
  2. Berpikir taktis demi masa depan organisasi yang akan dibentuk, karenanya untuk merekrut anggota harus memakai pendekatan ideologi ASWAJA
  3. Inisial NU tidak perlu dicantumkan dalam nama Organisasi
  4. Manivestasi nasionalisme sebagai semangat kebangsaan, karenanya Indobesia harus jelas dicantumkan.

Mengenai nama PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) adalah usulan dari Bandung dan Surabaya yang didukung oleh utusan Surakarta. Sebelumnya ada juga usulan Perhimpunan/Persatuan Mahasiswa Ahlussunah Waljama’ah, Perhimpunan Mahasiswa Sunny (Yogyakarta) dan IMANU (ikatan mahasiswa NU) oleh Jakarta.

 

  1. Situasi dan Kondisi Politik Sekitar Kelahiran PMII

Pada era orde lama, mahasiswa hanya menjadi alat partai politik. Sebut saja Partai Katolik dengan PMKRI (perhimpunan mahasiswa katolik indonesia), Parkindo dengan GMKI (gerakan mahasiswa kristen Indonesia), PNI dengan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PSII (partai syariat Islam Indonesia) dengan GMII, PSI dengan Gemsos, PKI dengan CGMI (consentrasi gerakan mahasiswa Indonesia), dan HMI lebih dekat/dikatakan sebagai underbouw Masyumi. Selain itu, Carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959, tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada, dan pisahnya NU dari Masyumi. PMII hadir untuk lebih berhati-hati soal politik terutama atas nama mahasiswa Islam dan membantu partai NU.

 

  1. Deklarasi Independen PMII

Independensi PMII dicetuskan pada Musyawarah Besar II PMII di Murnajati Lawang Malang pada tanggal 14-16 Juli 1972, yang kemudian lebih dikenal dengan Deklarasi Murnajati. Secara formal PMII berpisah secara struktural dengan NU.

Menurut Otong Abdurrahman yang dikutip Moh. Fajrul Falakh (1988: 11), bahwa motivasi Independensi PMII sebagai berikut: a). Independensi PMII merupakan proses rekayasa sosial PMII dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, b). Mahasiswa sebagai insan akademis harus menetukan sikap, ukurannya adalah obyektifitas dalam mengemukakan ilmu, cinta kebenaran dan keadilan, c). PMII merasa canggung dalam menghadapi masalah-masalah Nasional karena harus selalu melihat dan memperhatiakan kepentingan induknya, d). Untuk mengembangkan ideologinya, PMII mencoba memperjuangkan sendiri, sebab dengan perubahan AD/ART yang tidak lagi dibatasi secara formal oleh madzhab yang empat. Dengan demikian diharapkan PMII dapat berkembang diperguruan tinggi umum dan lebih-lebih agama, sedangkan d). Secara politis sikap independen itu konon ada bergaining antara tokoh PMII pada saat itu dengan pemerintah, dan ini terbukti sejumlah tokoh PMII tersebut, seperti Zamroni, Abduh Paddare, Hatta Musthofa, Said Budairi, tercatat sebagai orang yang mendirikan deklarasi pemuda Indonesia yang kemudian menjadi KNPI (komite Nasional Pemuda Indonesia).

 

  1. Dekralasi Interdepedensi PMII

Deklarasi Murnajati tidak dimaksudkan menciptakan garis damargasi antara PMII di atu pihak dengan NU dipihak lain. Diantara keduanya senantiasa terjalin hubungan yang dibangun diatas persamaan paham keagamaan, pemikiran, sikap sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kongres X PMII tahun 1991 di Jakarta melahirkan pernyataan “Deklarasi Interdepedensi PMII-NU”.

Penegasan hubungan itu didasarkan pada pemikiran-pemikiran, yakni a). Interdepedensi PMII-NU ditempatkan dalam konteks keteladanan ulama (pewaris Nabi) dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, b). Adanya ikatan kesejarahan PMII-NU. Bagaimana pun, mayoritas warga PMII berasal dari NU, secara langsung maupun tidak, akan mempengaruhi perwatakan PMII secara umum, c). Adanya kesamaan paham keagamaan PMII-NU. Sama-sama mengembangkan Islam Aswaja (Tawassuth, I’tidal, Tasamuh, Tawazun, dan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar) serta menganut pola pikir, pola sikap, dan pola tindak secara selektif, akomodatif, dan integratif (sesuai prinsip dasar almuhafadatu Alal Qadimis Shalih Wal Akhzdu Biljadi al Aslah), d). Adanya kesamaan persamaan kebangsaan, yakni Islam Indonesia, dan e). Adanya persamaan kelompok sasaran, yakni masyarakat kelas menengah kebawah.

Sedangkan untuk merealisasikan interdepedensi PMII-NU, sekurang-kurangnya terdapat prinsip-prinsip a). Ukhuwah Islamiah, b). Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, c). Mubadi Khoiru Ummah (langkah awal pembentukan umat terbaik), d). Al Musawah (seimbang), dan e). Hidup berdampingan dan berdaulat secara penuh.

  1. Konstitusi PMII

Setiap organisasi itu harus mempunyai konstitusi (aturan-aturan) agar semakin mudah mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, termasuk PMII. Misalnya, PMII berazaskan Pancasila (Pasal 2 AD/ART PMII).

Selain itu, PMII juga bersifat keagamaan, kemahaiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independensi, dan profesional (pasal 3 AD/ART PMII). Adapaun tujuan PMII yaitu terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia (pasal 4 AD/ART PMII). Kemudian struktur organisasi PMII terdiri dari a). Pengurus Besar (PB), b). Pengurus Koordinator Cabang (PKC), c). Pengurus Cabang (PC), d). Pengurus Komisariat (PK), dan e). Pengurus Rayon (PR) (pasal 7 AD/ART PMII).

Lebih lanjut, PMII dalam hal permusyawaran terdiri dari 1). Kongres, 2). Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas), 3). Rapat Kerja Nasional (Rakernas), 4). Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), 5). Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab), 6). Rapat Kerja Daerah (Rakerda), 7). Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda), 8). Konferensi Cabang (Konfercab), 9).  Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab), 10). Rapat Kerja Cabang (Rakercab), 11). Rapat Tahunan Komisariat (RTK), 12). Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR), 13). Kongres Luar Biasa (KLB), 14). Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkoorcab LB), 15). Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB), 16). Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB), 17). Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR LB) (pasal 26 AD/ART PMII).

Selain itu, kaderisasi di PMII bertopang pada tiga pilar yakni Kemahasiswaan, Keislaman, dan Keindonesiaan. Adapun jenis kaderisasi meliputi tiga hal, yakni 1). kaderisasi formal (pendidikan yang mengarah pada pemahaman terhadap tugas dan fungsi PMII) misalnya MaPABa, PKD, dan PKL, 2). kaderisasi non formal (Pendidikan yang mengarah pada kebutuhan warga PMII) misalnya seperti pelatihan Jurnalistik, pelatihan Manajemen Forum, dan lain sebagainya, dan 3). kaderisasi informal (pembelajaran yang bertujuan membiasakan kader dengan misi, tugas, tanggungjawab, dan berbagai suasana keseharian organisasi) misalnya mengajak diskusi anggota PMII, berkunjung ke PMII kampus lain, dan lain sebagainya. Ketiga kaderisasi tersebut saling merajut menuju kader ulul albab.

Makna Lambang PMII (Oleh H. Said Budairy)

  1. Bentuk ;

Perisai berarti ketahanan dan kemampuan mahasiswa Islam Indonesia terhadap berbagai tantangan dan pengaruh dari luar.

  1. Bintang berarti ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar.
  2. Lima bintang sebelah atas menggambarkan Rosullullah dan sahabatnya.
  3. Empat bintang sebelah bawah menggambarkan empat madzhab yang berhaluan ahlussunah wal jama`ah.
  4. Sembilam bintang sebagai jumlah bintang bermakna ganda :
    1. Rosulullah dan empat sahabatnya serta empat imam madzhab itu, laksana bintang yang slalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi dan menerangi kehidupan manusia.
    2. Sembilan orang penyebar Islam di Indonesia yang dikenal dengan Wali Songo.
    3. Warna :
      1. Biru; sebagaimana dalam tulisan PMII berarti kedalaman ilmu yang harus dimiliki dan digali oleh kader pergerakan. Biru juga menggambarkan lautan yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan menyatukan antar kepulauan.
      2. Biru muda; sebagai warna dasar perisai sebelah bawah berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti dan taqwa.
      3. Kuning; sebagai warna dasar perisai sebelah atas berarti identitas kemahasiswaan yang bersifat dinamis dan semangat yang selalu menyala serta pengharapan menyongsong masa depan.

pmii

Berpikir se-kritis dan se-radikal mungkin, yang penting tetap belajar.

Semoga tetap semangat Membaca, Berdiskusi, dan Menulis Sahabat/Sahabati.

 

Daftar Buku Bacaan

Buku Panduan Kaderisasi PMII 2014 PB PMII 2011-2014

Hasil-Hasil Muspimnas Jayapura Papua 11-16 Desember 2012

Hasil Kongres PMII Jambi 30 Mei-09 Juni 2014

Fauzan Alfas, PMII dalam simpul-simpul sejarah perjuangan, PB PMII 2006

*Ketua Komisariat PMII Ngalah UYP 2012-2013

Disampaikan pada MaPABA 2014 di PP Ketan Ireng Prigen

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.