Teriakan berantas kebodohan, menggelikan ketika keluar dari mulut mahasiswa bodoh! Mahasiswa pemalas yang tidak bebas dari penyakit finansial, absurd ketika berteriak bebaskan rakyat dari kemiskinan! Mahasiswa koruptor jam kuliah, tidak pantas berteriak anti-korupsi!

Adalah tiga kalimat pembuka dari diskusi yang saya sampaikan, ketika diminta mengisi acara halal bihalal KAMMI Pusat, sekaligus launching KAMMI Online di Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 18 Oktober 2008. Kebetulan acara ini juga dihadiri pengurus berbagai organisasi mahasiswa lain. Jadi saya gunakan kesempatan ini untuk melakukan diskusi, kritik dan sekaligus membuka wacana teman-teman mahasiswa aktifis organisasi pergerakan mahasiswa bahwa era sudah berubah.

Perlu kita pahami bersama bahwa masyarakat sudah sangat resistence dengan teriakan-teriakan idealis tanpa pelaksanaan yang sering mahasiswa lakukan. Rakyat perlu teladan, rakyat perlu studi kasus, rakyat perlu success story, dan rakyat perlu know-how yang kita milikia. Dengan memanfaatkan berbagai solusi praktis dan nyata yang kita dapatkan dari bangku kuliah maupun pengalaman lapangan, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang semakin menumpuk. Pergerakan mahasiswa di era dunia datar harus lebih cerdas, lebih efektif, sehingga energi dan biaya yang kita miliki tidak mubadzir dan bisa dialokasikan untuk berbagai kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Teknologi informasi khususnya Internet dengan jumlah pengguna yang semakin besar di Indonesia bisa menjadi satu alternatif teknologi pendukung pergerakan mahasiswa. Continue reading Pergerakan Mahasiswa Jilid II : Mahasiswa vs dirinya sendiri…

Continue reading KAMI SAMBUT KEDATANGANMU PRESIDEN DENGAN CARA KAMI ; Refleksi Gerakan Menyambut Sang Pemimpin…

Lipatan Historisitas Gerakan Mahasiswa

Diskurkus tentang mahasiswa dan gerakannya sudah lama menjadi pokok bahasan dalam berbagai kesempatan pada hampir sepanjang tahun. Begitu banyaknya forum-forum diskusi yang diadakan, telah menghasilkan pula pelbagai tulisan, makalah, maupun buku-buku yang diterbitkan tentang hakikat, peranan, dan kepentingan gerakan mahasiswa dalam pergulatan politik kontemporer di Indonesia. Terutama dalam konteks keperduliannya dalam meresponi masalah-masalah sosial politik yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat.

Bahkan, bisa dikatakan bahwa gerakan mahasiswa seakan tak pernah absen dalam menanggapi setiap upaya depolitisasi yang dilakukan penguasa. Terlebih lagi, ketika maraknya praktek-praktek ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki tengah terancam. Kehadiran gerakan mahasiswa — sebagai perpanjangan aspirasi rakyat —- dalam situasi yang demikian itu memang amat dibutuhkan sebagai upaya pemberdayaan kesadaran politik rakyat dan advokasi atas konflik-konflik yang terjadi vis a vis penguasa. Secara umum, advokasi yang dilakukan lebih ditujukan pada upaya penguatan posisi tawar rakyat maupun tuntutan-tuntutan atas konflik yang terjadi menjadi lebih signifikan. Dalam memainkan peran yang demikian itu, motivasi gerakan mahasiswa lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas keperduliannya yang mendalam terhadap lingkungannya serta agar dapat berbuat lebih banyak lagi bagi perbaikan kualitas hidup bangsanya.

Dengan demikian, segala ragam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa lebih merupakan dalam kerangka melakukan koreksi atau kontrol atas perilaku-perilaku politik penguasa yang dirasakan telah mengalami distorsi dan jauh dari komitmen awalnya dalam melakukan serangkaian perbaikan bagi kesejahteraan hidup rakyatnya. Oleh sebab itu, peranannya menjadi begitu penting dan berarti tatkala berada di tengah masyarakat. Saking begitu berartinya, sejarah perjalanan sebuah bangsa pada kebanyakkan negara di dunia telah mencatat bahwa perubahan sosial (social change) yang terjadi hampir sebagian besar dipicu dan dipelopori oleh adanya gerakan perlawanan mahasiswa. Continue reading ITU BUKAN GERAKAN MAHASISWA, (sebuah catatan kecil bentuk anarkisme dari sosok yang bernama mahasiswa)…

Simbol-simbol Pergeseran Paham Aswaja Menjadi Ahl Fitnah Berjamaah

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pasuruan, tak satu pun pranata sosial yang statis, termasuk kiai. Sebagai sebuah pranata sosial, kiai juga mengalami dinamikanya sendiri. Dulu, hampir semua kiai digolongkan sebagai kiai kultural dan basis kekuatan moral. Namun kini, kemunculan kiai struktural sudah bukan barang asing lagi. Bahkan fenomena mutakhir memperlihatkan, para kiai dan gus secara ‘berjamaah’ meluncur ke panggung politik praktis.  

Dinamika ini memantik kecemasan bagi anak-anaknya seperti kader-kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) akan kemunduran atau bahkan keterbengkalaian padepokan para kiai (pondok pesantren). Meskipun secara structural PMII menyatakan independensinya sebagai organ ditingkatan kemahasiswaan, akan tetapi langkah cultural yang terbangun selama ini tidak bisa dipisahkan dari indunya yakni Nahdlotul Ulama’ (NU).  Kecemasan dan himbauan agar kiai kembali berkonsentrasi ke pendidikan dan mengoptimalkan peran keumatannya.

Sejatinya, keterlibatan kiai di jagat politik praktis merupakan persoalan klasik yang terus mendilema sampai saat ini. Bagi sebagian kalangan, keterlibatan kiai dalam politik adalah keniscayaan yang tak harus diperdebatkan. Sebab, menurut mereka ajaran Islam bersifat holistik; bukan sekadar agama, melainkan din wa dawlah (agama dan pemerintahan)

Bagi sebagian kalangan lain, kiai seharusnya tidak masuk ke kubangan politik praktis, dan tetap berkonsentrasi di bidang keagamaan dan keumatan. Alasannya, kiai adalah lembaga sakral, berdimensi gerakan moral yang penuh nilai keikhlasan, tanpa tendensi dan ambisi, serta menjadi payung semua golongan (rahmatan lil’alamin). Sementara politik bersifat profan yang meniscayakan adanya kepamrihan, tendensius, dan kepentingan sesaat serta memiliki orientasi perjuangan yang sempit hanya pada kelompok tertentu, yakni massa pendukungnya. 

Menurut salah seorang santri Alumnus Ma’had al-’Ulumisy Syar’iyyah Yanbu’ul Qur’an (MUSYQ) Kudus, bahwa Kiai yang berpolitik dikhawatirkan akan terjebak pada logika politik (the logic of politics) memanipulasi masyarakat basisnya demi kepentingan politik sesaat, yang pada gilirannya menggiring ke arah logika kekuasaan (the logic of power) yang cenderung kooptatif, hegemonik, dan korup. Akibatnya, kekuatan logika (the power of logic) yang dimiliki kiai, seperti logika moralitas yang mengedepankan ketulusan pengabdian akan tereduksi atau bahkan hilang sama sekali, terkalahkan oleh logika kekuasaan tadi. 

Dalam sistem masyarakat demokrasi, siapa pun berhak untuk berserikat dan berpolitik. Hanya saja, hendaknya tidak semua kiai berpolitik. Kalau kiainya sangat ‘lugu’ dan sufistik, serta dipandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dengan gerakan ‘politik independen’, alangkah baiknya tetap di dunia pesantren mencetak ilmuwan-ilmuwan muslim yang unggulan atau menjadi transformator masyarakat dengan semai kesejukannya mengawal moral bangsa.  

Alhasil, terjun atau tidak ke politik sepenuhnya bergantung pada asas manfaat dan ketahanan diri kiai menghadapi godaan materi dan hegemoni. Apakah keberadaannya dalam peran-peran politik dapat menciptakan harmoni yang dinamis dan keberpihakan kepada kepentingan universal, ataukah justru menciptakan disharmoni yang statis dan keberpihakan kelompok (partai) atau bahkan peneguhan kepentingan pribadi? 

Pesona politik terkadang memang membuat seseorang kehilangan idealismenya. Dulu, bisa saja seseorang menolak bahkan ‘mengharamkan’ dirinya bersentuhan dengan politik. Namun, karena ada kepentingan semisal materi, hegemoni, prestise, dan kelancaran birokrasi, maka tak terelakkan lagi keterlibatan mereka dalam politik praktis. 

Terjun ke politik (kekuasaan) memang besar taruhannya. Bisa jadi agama dan politik bukan lagi pemersatu, tetapi menjadi faktor pemecah persatuan dan persaudaraan. Umat dan agama akan diseret ke politisasi yang paling pragmatis. Jatuh ke jurang politik rendahan (low politics) dan tidak bermoral. Akibatnya, Islam tidak lagi Islami dan keteladanan moral pun tak lagi didapati. Bahkan, dengan kalimat yang ekstrim, Tuhan pun bisa diseret dalam percaturan low politics sebagai pembenar segala tindakan. 

Pendapat Ketua PBNU Said Aqil Siradj nampaknya perlu kita renungkan. Menurut beliau, kiai boleh berpolitik (praktis) sejauh dilakukan secara profesional dan proporsional. Profesional mengandung pengertian kemampuan dan etika. Sementara proporsional berarti jika sang kiai mengasuh pesantren atau menjadi tokoh sentral pengajian rutin di masyarakat, yang bersangkutan hendaknya bisa membagi waktu dengan baik dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. 

Untuk itu, bagi kyai-kyai di pasuruan setidaknya menitikberatkan pada satu visi-misi khusus terkait dengan perpolitikan, yakni bagaimana supaya pelaksanaan pilkada 2008 kabupaten Pasuruan nantinya dapat berjalan dengan lancar, damai, adil dan demokratis serta tidak menimbulkan konflik antar masa pendukung masing-masing calon yang ada. Selain itu, kiiai (termasuk para gus dan ustadz) hendaknya mempertimbangkan beberapa prasyarat penting sebelum memutuskan ‘berselingkuh’ dengan politik. Pertama, kompetensi personal yang meliputi integritas moral dan kemampuan memainkan politik secara santun. Kedua, kompetensi profesional yang berpijak pada the right man on the right place (job) atau sabda Nabi: “jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran”. Ketiga adalah stabilitas dan konsistensi kiai sebagai makelar budaya (cultural broker) dan pencerah umat.

Dan akhhirnya, prinsip dasar yang harus ditanamkan pada diri kita sebagai penduduk pribumi pasuruan adalah “…jangan tanyakan apa yang telah kau dapatkan, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan untuk bumi…pasuruan…” damai terus pasuruan… jaya terus pasuruan….

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam’iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Setiap warga NU adalah warga Negara yang mempunuyai hak-hak politik yang dilindungi undang-undang. Di dalam hal warga NU menggunakan hak-hak politiknya, harus dilakukan dengan secara bertanggungjawab dan mampu mengembangkan musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama (Naskah Khittah NU butir 8 alinea 6).

Sebagai organisasi pergerakan yang lahir dari rahim NU dan selalu menjaga independensinya, dalam menghadapi agenda politik Pemilu, pilpres, pilgub, dan pilkada menyerukan kepada warga nahdliyin (Jam’iyah dan Jama’ah) agar tetap menjaga originalitas organisasi dengan tujuan untuk menghormati atau rasa tawadlu’ kepada Fundings Father-NU, oleh karena itu perlu kita pahami bersama-sama bahwa :

Dan akhirnya mari kita sukseskan Pemilihan Gubernur, Pemilihan Kepala Daerah 2008 dengan bersih, sehat, aman, dan damai demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.